Menu Tutup

Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia: Amandemen UU Perbankan Internasional berdampak kontraproduktif terhadap stabilitas sektor mata uang

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Indonesia Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, amandemen UU Perbankan Indonesia yang saat ini sedang dibahas di DPRD RI kemungkinan ada regulasi baru yang disengketakan. Pasalnya, dalam pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir, penataan ulang sektor keuangan justru akan kontraproduktif dan menghabiskan energi yang tidak perlu. Dan Syarief yang terukur mengatakan: “Masalah utama saat ini adalah kredibilitas birokrasi, bukan perbaikan sektor mata uang.” Padahal, akar permasalahan tidak hanya terletak pada kredibilitas belanja anggaran, tetapi juga pada tanggung jawab anggaran. Berdasarkan publikasi Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (Rabu, 2/9/20), realisasi rencana penanggulangan pandemi masih sangat rendah, dengan perlindungan sosial sebesar 49,31% dan UMKM yang mencapai 42,14% merupakan kabar menggembirakan. Namun sayang, untuk K / L dan pemerintah daerah penyerapannya hanya 14%, 06%.

Belum lagi penyerapan dan realisasi sektor perlindungan sosial dan UMKM yang gagal mendorong atau setidaknya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang menyusut saat ini. Angka tersebut sebesar 5,32% pada triwulan kedua tahun 2020 dan akan berlanjut pada triwulan ketiga tahun 2020. Krisis tanggung jawab pemulihan ekonomi negara ini telah meninggalkan banyak masalah. — “Apa hubungan antara pemberlakuan kembali sektor keuangan dan pemulihan ekonomi nasional dengan perbaikan situasi secara keseluruhan? Mungkinkah revisi undang-undang business intelligence dapat meningkatkan kinerja sektor mata uang untuk mendukung kebijakan pengelolaan pandemi?” Ini isu kepemimpinan MPR , MPR juga merupakan anggota Komite Tinggi Demokrat. -Menurut Syarief, revisi ketentuan BI hanya akan menekan leverage pengelolaan sektor mata uang.Seperti di era orde baru dan lama, jika komite mata uang dibentuk, independensi BI (yang juga akan menjadi patokan bagi bank sentral di seluruh dunia) akan benar-benar tereliminasi. mengurangi. Pasal 23 UU No. 11/1953 dan Pasal 10, Pasal 9 UU No.13/1968 mengatur bahwa Bank Indonesia dikelola oleh Komisi Moneter dan bertanggung jawab membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan moneter yang anggotanya terdiri dari tiga anggota dengan hak suara. Rakyat, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi dan Gubernur Bank. “Amandemen Pasal 9 Peraturan BI (pembentukan Komite Moneter) tidak akan dicabut, yang menghilangkan independensi perbankan. Perangkap itu juga membuka ruang intervensi politik dalam pengelolaan sektor valas. Padahal, intervensi justru seperti inilah. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperinflasi pada tahun 1960-an dan krisis sistemik pada tahun 1997/1998. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi dengan sangat hati-hati penyesuaian kembali di sektor keuangan ini karena kita khawatir krisis tersebut telah berkali-kali terjadi, terutama pada perekonomian global. Di bawah ancaman ketidakstabilan, hal ini seringkali membawa bencana bagi pemerintah, ”kata Syarief. “Ini tugas Pasal 23D UUD 1945 yang secara tegas mengatur bahwa negara memiliki bank sentral, dan struktur, status, wewenang, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang-undang. Tentu klausul independensi ini harus ditafsirkan dan ditolak. Melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan tugas pengelolaan sektor moneter.

“Meskipun dalam rangka memelihara, memantau dan menyelesaikan krisis sistem keuangan, telah dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Amputasi independen BI gak perlu, mundur selangkah, “pungkas Syarief.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi