Menu Close

Bamsoet mendesak OJK segera menuntaskan kebingungan AJB Bumiputera

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera menuntaskan sengketa asuransi yang melanda Bumiputera 1912 United Life Insurance (AJB) yang membebani perusahaan tersebut. Banyak kerugian. Bahkan ada orang yang diasuransikan tidak dapat memperoleh asuransi pendidikan untuk anak-anak mereka. Membuat pemegang polis tidak hanya menderita kerugian materi, tetapi juga kerugian non materi.

Menurut catatan, pada Desember 2019, total aset AJB Indigenous 1912 hanya 10,28 triliun rupiah, status keuangan defisit 23 triliun rupiah, dan jumlah tunggakan mencapai 4,2 triliun rupiah. Pada tahun 2020, jumlah klaim potensial diperkirakan mencapai 5,4 triliun rupee.

Baca: Tidak ada pensiun! Inilah yang dimaksud Sisca Soewitomo dengan “gantung pot” – “Sejak September 2019, Bank Dunia (Bank Dunia) telah memberikan informasi tentang AJB Bumiputera dalam laporannya tentang risiko ekonomi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Isu 1912. Bahkan Bank Dunia menyebut AJB Bumiputera 1912 adalah bisnis yang mungkin kekurangan likuiditas dan perlu segera diperhatikan, “kata Bamsoet di Jakarta, Selasa (20/11/8). Sejak krisis ekonomi, 1912 berlanjut sejak 1998. Karena pengawasan industri perasuransian dilakukan oleh Badan Pengatur Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sengketa AJB Bumiputera 1912 tidak dapat diselesaikan hingga dilimpahkan ke OJK.

Baca: Setelah Nenek Ratma Ditolak Rumah Sakit, Katarak Kini Bisa Disembuhkan- “Ini menunjukkan ada kendala pada mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, Omahama harus menunjukkan kinerjanya agar tidak diragukan lagi masyarakat. Ada, “kata Bamsoet. Kepala FKPPI Kementerian Pertahanan menandaskan, sebagai perusahaan asuransi tertua di Indonesia, reksa dana AJB Bumiputera 1912 harus mampu berperan profesional dalam mengelola dana masyarakat. Kegagalan membayar klaim pelanggan merupakan tanda penting salah urus dalam manajemen bisnis. Selain itu, mungkin ada pelanggaran hukum yang perlu diinvestigasi.

“Seharusnya OJK tidak berperan sebagai pengawas industri keuangan dalam mengelola dana masyarakat. Jika sengketa AJB Bumiputera 1912 terus berlanjut, masyarakat bisa mempertanyakannya. Terkait penggunaan OJK,” kata Bamsoet.

Baca: Jamu snapshot industri di pasar global

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga mendesak agar pengelolaan AJB Bumiputera dibuka untuk pemegang polis pada tahun 1912. Sebagai perusahaan asuransi yang bergantung pada badan hukum bersama, transparansi status keuangan menjadi kunci utama untuk memastikan perusahaan dapat keluar dari masalah. Pemegang polis harus mengetahui keadaan keuangan sebenarnya yang sedang terjadi, karena untung rugi perusahaan juga mendukung untung rugi perusahaan.

“Kalau pengurus enggan buka, AJB Bumiputera 1912 bisa didemutualisasi. Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengeluarkan peraturan pemerintah, yakni ke-87 tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk joint venture Dalam kurun waktu tersebut diperbolehkan untuk merubah bentuk usaha patungan (mutual) menjadi perseroan terbatas (PT). Bamsoet menyimpulkan: “Mudah untuk mendapatkan investor dan modal serta menyelesaikan berbagai perselisihan lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi