Menu Tutup

Kejahatan terhadap pemimpin agama harus ditangani sesuai dengan hukum

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin dengan terjadinya tindak pidana dan penganiayaan terhadap para imam di masjid dan umat Islam. . Imam Masjid Pekanbaru dan Masjid Habib Rizyek Shihab.

Hidayat meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dengan adil, segera mengusut dan menangani secara hukum para pelaku penyerangan dengan pisau.Menurut laporan, para imam masjid Pekanbaru, ujaran kebencian dan pembakaran Pelaku dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di papan pengumuman di depan DPR RI. Menurut Hidayat, penikaman imam di masjid Pekanbaru termasuk dalam kategori penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP. Di luar dugaan, masyarakat mencoba kembali menegaskan bahwa pelaku penikaman ini menderita penyakit jiwa, seperti yang telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Menurutnya, hal ini telah memunculkan kasus serupa yang berulang-ulang.

“” Dalam kasus penganiayaan berulang, penulis akan selalu menderita penyakit mental. Karena itu, dia tidak dikenai sanksi hukum. Untuk mengembalikan kepercayaan umat dan masyarakat terhadap keaslian aparat penegak hukum Indonesia, dan untuk menghindari terulangnya kasus penganiayaan serupa, polisi harus secara transparan mengungkap data dan membuktikan bahwa pelakunya memang menderita gangguan jiwa. Atau pelakunya hanya sekedar memalsukannya, sehingga bisa didakwa dengan benda berat dan dijadikan sebagai peringatan agar situasi serupa tidak terjadi lagi kapanpun dan dimanapun. Ia mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (29/7).

Selain itu, Wakil Ketua Dewan Syuro PKS menambahkan bahwa dalam ujaran kebencian dan upaya bakar dan robek baliho tersebut seperti halnya Habib Rizieq, Polisi juga harus menunjukkan kepada publik bahwa mereka bertindak secara profesional dan adil. Oleh karena itu, polisi harus mengumumkan kepada publik bahwa kejahatan tersebut pasti akan ditindak. Selain itu, beberapa parpol telah melapor ke polisi bahwa mereka menghina dan menyebarkan kebencian terhadap Habib Rizieq, seorang pendeta yang disegani. , Dan memiliki banyak pengikut. Keyakinan Agar masyarakat dapat menerapkan undang-undang secara adil, polisi harus bertindak cepat, profesional dan imparsial, misalnya saat menangani laporan kebakaran bendera PDIP beberapa waktu lalu, atau saat penyidikan kantor PDIP terhadap peluncuran bom molotov. Bogor: Semua pemberitaan publik dari suatu kelompok harus ditangani dengan prosedur yang sama. Jangan selektif. Ini salah satu makna menegakkan keadilan yang dikatakan Pancasila, dan juga menghindarkan Uma dari perasaan. Ia menyatakan bahwa Indonesia selalu mengalami perlakuan tidak adil atau bahkan penolakan oleh negara, yang mungkin berdampak sangat luas pada makna dan implementasi prinsip ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Plester bergambar Habib Rizieq, membakar dan merobek baliho, secara akumulatif memenuhi sanksi pasal 156 KUHP. Artikel tersebut menyatakan sebagai berikut: “Siapapun yang secara terbuka menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu atau lebih orang Indonesia akan dihukum hingga empat tahun penjara atau denda hingga 4.500 rupee.” – “Dua insiden menunjukkan bahwa Dalam Pancasila, negara Indonesia, tindak pidana, penganiayaan, penghinaan, dan penganiayaan terhadap Yurima atau tokoh agama terus berlanjut, dan perintah pertama adalah: Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu ia harus menyimpulkan bahwa Perhatikan sanksi jera agar hal ini tidak terulang lagi di masa mendatang agar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila-nya tetap terjaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi