Menu Tutup

Bamsuet memuji tertundanya Undang-Undang Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Undang-Undang Kebijakan Ideologi Pancasila (HIP) guna mengurangi sosial. Jenis pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terfokus pada perang melawan wabah Covid-19, dan seluruh konsentrasi pemerintahan dan seluruh aspek bangsa juga harus terkonsentrasi di sini. – “Agar tidak menimbulkan berbagai kecurigaan atau opini negatif di masyarakat, sebaiknya DPP dan pemerintah menyerap keinginan tersebut. Dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, Ormas keagamaan seperti KWI dan PHDI untuk menarik hadirin. Serta ormas nasional seperti Pemuda Pancasila dan FKPPI serta tokoh dan cendekiawan. ”Kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (17/6/20). Dengan begitu, semua lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan presiden DPR RI ini menegaskan kritik dan opini UU HIP tersebar di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap mereka secara bijak melalui dialog terbuka agar mampu membangun saling pengertian. Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan ormas lain tentang UU HIP yang dipandang merendahkan Pancasila, tidak bisa disangkal. Tapi itu harus didengarkan dan dipelajari secara mendalam.

“Pancasila sebagai landasan negara tertuang dalam alinea pertama UUD NRI 1945. Pada tataran standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menggerakkan seluruh isi UUD NRI. Sejak 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, maka gagasan ideologi Pancasila tidak dapat diubah menjadi undang-undang, karena akan mereduksi Pancasila dan nilainya, sehingga dapat dimaklumi, karena pandangan ini bukanlah pandangan yang dapat dengan mudah dibantah. , Langsung ditolak. “” Bahkan ada penelitian lebih lanjut yang melibatkan ahli hukum ketatanegaraan, jadi kami tidak menjelaskan Bamsoet: “Tindakan yang salah diambil.” Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan mengatakan jika RUU ini selalu disertai dengan fundamental dan Perubahan substansial, maka sebagai penanggung jawab MPR akan ikut mengawal. — “Saya sampaikan bahwa saat ketemu Ketua MPR di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu, dia sependapat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kalau posisi BPIP mau dikuatkan itu bagus. Asalkan tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi , “Bamsoet menjelaskan. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Ketimbang hukum kebanjiran ideologi seperti saat ini.

“Oleh karena itu, saya berharap pemerintah DIM akan menyusunnya setelah mendengarkan seluruh aspek masyarakat, dan juga dapat memulihkan atau mengubah substansinya. Bansout mengatakan:“ Sekarang sudah menjadi isi hukum yang ada dalam UU HIP. bagian dari. Kini, telah dikembalikan ke RUU Pembangunan Ideologi Pancasila tanpa penjelasan lebih lanjut, yang telah menjadi mufakat nasional dan mufakat para pendiri bangsa. Wakil Presiden Pemuda Pancasila juga secara aktif menanggapi pandangan pemerintah yang perlu memasukkan TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 ke dalam RUU pengembangan ideologi Pancasila berikutnya. Pembahasan dengan pemerintah sudah dilakukan di tahap legislatif. Indonesia Larangan komunis merupakan keputusan akhir, karena menurut TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV / MPRS / 1966.

“Oleh karena itu tidak ada lagi anggapan demikian dari semua lapisan masyarakat, yaitu RUU tentang perkembangan ideologi Pancasila tidak memperhitungkan larangan komunisme yang dapat membuka ruang bagi kebangkitan komunisme. Jika semua pihak menghormati konsensus nasional yang ditetapkan oleh TAP MPR, maka masalah komunisme seharusnya bisa diselesaikan dan tidak menjadi momok. Bamsoet menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi