Menu Tutup

Dorongan yang tidak memadai untuk implementasi, penerapan yang lambat dalam pendidikan inklusif

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat (Lestari Moerdijat) mengatakan lemahnya sanksi terhadap pendidikan inklusif dalam kerangka hukum membuat pendidikan inklusif tidak efektif dan sulit dilaksanakan.

“Pendidikan inklusif telah dibahas di Forum Pendidikan Dunia di Dakar pada tahun 2000, tetapi implementasinya.” Pendidikan inklusi negara tidak dilatarbelakangi oleh kewajiban yang mengikat, atau paling tidak daerah tidak sadar akan dikenai sanksi, ”kata Lestari Moerdijat, Senin (29/6). ) Dikatakan dalam keterangan tertulis.

Menurut Rerie, Lestari juga disebut sebagai hambatan dan non hambatan yang “termasuk tujuan pendidikan”, seperti siswa di daerah tertinggal akibat kecelakaan Hambatan, kesalahan profesional dan banyak alasan lainnya .

Karena tidak ada sanksi hukum dalam proses pelaksanaannya, anggota parlemen partai NasDem menambahkan bahwa undang-undang yang mengatur tentang pendidikan inklusif tidak berlaku. Dijelaskan bahwa banyak terkait dengan pendidikan inklusif. Regulasi terkait pendidikan, termasuk PP No. 70 tentang pendidikan inklusif tahun 2009, PP 17/2010 c tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

“Namun banyak regulasi yang jarang mendorong implementasi. Ia menjelaskan, penerapan model pembelajaran jarak jauh (PJJ) juga bermasalah dengan implementasi yang buruk. Sejak tahun 2003, model PJJ ini telah diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut Tujuh belas tahun setelah diundangkan, masih banyak urusan yang belum selesai .— Misalnya menurut Rerie, masalah dalam nomenklatur PJJ secara hukum disebut pendidikan jarak jauh, namun dalam pelaksanaannya disebut pendidikan jarak jauh. Artinya perancang undang-undang kurang paham. Terkait e-learning berdasarkan UU No 12 Tahun 2012, dia menjelaskan bahwa delapan tahun kemudian, dengan kemajuan teknologi belum ada yang melakukan langkah-langkah perbaikan. Rerie menegaskan, undang-undang pendidikan teknik harus mengikuti tanggung jawab etis. Penerapannya. Dia menyimpulkan: “Kuncinya adalah memperjelas hukum melalui hukuman yang tegas. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi