Menu Tutup

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mendorong usulan RUU Perlindungan Mahasiswa Indonesia di luar negeri

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan (Syarief Hasan) kembali menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segala pertumpahan darah yang dijelaskan dalam paragraf keempat Pembukaan UUD 1945. Pada tahun 1945. Memperkuat minat dan keinginan siswa untuk belajar di luar wilayah negara Indonesia, sehingga meningkatkan jumlah siswa Indonesia di luar negeri dan tersebar di seluruh dunia.

Para siswa ini adalah kekayaan negara dan mereka diperlukan. Negara memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pelajar Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan UUD. Oleh karena itu, tidak jarang keselamatan pelajar Indonesia menghadapi situasi tertentu di negara tempat pelajar tersebut berada.

Oleh karena itu, rombongan delegasi dan ketua PPI PPI yang dipimpin oleh Ketua Choirul Anam bertemu dengan Syarief Hasan, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Demokratik Indonesia dan I DPR RI pada Rabu, 12 Agustus 2020 Panitia mendorong pengajuan RUU untuk melindungi pelajar Indonesia di luar negeri. Undang-undang khusus mengatur perlindungan dan layanan pelajar Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, karena regulasi yang ada saat ini hanya Permenlu, maka perlindungan hukum bagi pelajar Indonesia di luar negeri belum kuat. “Kata Anam.

Selain itu, Anam juga menjelaskan,“ Kedudukan Kementerian Luar Negeri adalah untuk melindungi hukum dari kelemahan, karena Kementerian Luar Negeri hanya memiliki kekuatan diplomatik dan tidak memiliki kekuatan di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan berlakunya undang-undang, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan melalui perantara pejabat pertahanan negara, prosedur perlindungannya menjadi jelas.

“Menurut saya ini sangat penting, dan saya akan memperjuangkannya. Mahasiswa adalah aset dan masa depan negara dan harus dijaga dan dilindungi, serta akan mendorong disahkannya RUU ini menjadi undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi perlindungan Sex Syarief mengatakan.

Anggota Komite I DPR RI menambahkan: “Saya setuju sepenuhnya dengan usulan berikut: Mahasiswa asing ikut dalam diplomasi publik Indonesia agar lebih menyukai negaranya karena menjadi bagian dari pemerintah dan mahasiswa akan dilindungi dari Sebagian dari rencana tersebut akan mendapat manfaat dari rencana keamanan digital dan harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pelajar dan pemerintah (KBRI), termasuk menjadi duta yang berdaulat untuk berbagai masalah seperti perumusan strategi. Gerakan separatis Papua. “

Syarief Hasan berjanji akan mendorong PPI untuk melakukan penelitian akademis terhadap RUU tersebut dan mengirimkannya ke DPR atau pemerintah agar dapat diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas DPR, dan selanjutnya dapat didaftarkan. Setelah studi universitas, audisi dan penyusunan daftar pertanyaan, Ini akan menjadi RUU.

“Tentu saja, bahkan jika itu adalah masalah yang paling awal dibicarakan, itu tidak akan masuk Prolegnas sampai tahun 2022. Namun, saya berharap tagihan tersebut bisa disahkan sebelum masa bakti. Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia mengatakan, keanggotaan DPR 2019-2024 sudah berakhir.

Audiensi akademik ini diikuti oleh Presiden PPI Australia lainnya, Presiden PPI Lebanon, Presiden PPI Yaman, Presiden PPI China, Presiden PPI India, Presiden PPI Sri Lanka, Presiden Brunei Darussalam, Presiden PPI Spanyol, PPI Inggris Raya. Presiden, Presiden Permiyas (PPI Amerika), Presiden PPI Turki, Presiden PPI Taiwan, Presiden PPI Thailand, Presiden PPI Jerman, Presiden PPI Estonia, Presiden PPI Swiss, dan Presiden PPI Mesir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi