Menu Tutup

Bamsoet: Menjaga kesehatan masyarakat dan demokrasi sama-sama penting

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di 270 kabupaten dan suksesnya penanganan pandemi Covid-19 harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus bertanggung jawab dan berkontribusi sesuai peran dan kemampuannya masing-masing. Untuk membentuk semangat kebersamaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbangsa diperlukan kesamaan pandangan dan kesadaran kolektif.

“Tentu pandemi adalah tantangan yang dihadapi Pilkada 2020. Bansot mengatakan: Rabu (30/9/20) dibawakan oleh LHKP PP Muhammadiyah Kantor Presiden MPR RI di Jakarta pada acara“ Pilkada Berkualitas ( Pilkada.) “Dan” Kesepakatan Kesehatan: Utopia atau Realitas. “Mantan Ketua Umum Komite Hak Pilih (KPU) adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, Ketua DPR ke-20 dan KAHMI D Pihak-pihak terkait telah melakukan segala upaya dan upayanya untuk melaksanakan Negara Pirkada melalui penerapan perjanjian kesehatan, namun masih terdapat beberapa potensi masalah dalam kebijakan organisasi Pirkada selama pandemi COVID-19. Misalnya, tingkat partisipasi pemilih , Disiplin melaksanakan perjanjian kesehatan, kualitas penyelenggaraan Pirkada, ketersediaan sumber daya dukung, dan ketidakpastian pelaksanaan Pirkada. Akibat wabah COVID-19 dan ketidakmampuan pemberian vaksin dalam waktu dekat, banyak masyarakat yang masih belum Saya ingin merasa was-was dan was-was dengan kegiatan penonton antariksa, terutama dalam konteks Pilkada yang melibatkan mobilisasi manusia dalam skala besar, “perlu adanya sosialisasi penuh untuk menginspirasi dan meyakinkan pemilih bahwa desain pakaian Pilkada tidak akan diungkap. Soal risiko COVID-19, “kata Bamsoet.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjutnya. Peraturan FKPPI Kementerian Pertahanan itu menjadi pedoman pelaksanaan perjanjian fasilitas MCK, meski pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada Desember 2020. Berbagai tahapan pemilu pasti sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Kita harus benar-benar menaati ketentuan pelaksanaan kesepakatan kesehatan di setiap tahapan untuk meminimalkan risiko penyebaran COVID-19. , Pada saat pemungutan suara. “Meski sosialisasi tentang pentingnya penyelenggaraan prosedur kesehatan telah dilakukan oleh semua pihak terkait, namun tata tertib yang diterapkan harus menjadi bagian dari standar operasional prosedur (SOP) Pilkada di semua tahapan,” jelas Bamsoet. Wakil Presiden SOKSI dan Pemuda Pancasila mengingatkan agar Pilkada terlaksana dengan aman dan terhindar dari potensi penyebaran COVID-19 di setiap daerah, diperlukan sumber daya yang cukup. Misalnya, permintaan alat pelindung diri (APD), penyediaan tes cepat atau RT-PCR, dukungan tenaga medis, dukungan sarana dan prasarana, mau tidak mau mengarah pada dukungan anggaran.

“Mengingat menurut data Kementerian Dalam Negeri pada Juni 2020, akan ada 270 kabupaten yang akan digelar Pilkada pada Pilkada serentak saat pandemi. Dengan demikian, perlu dipastikan KPU menyediakan Kapasitas sumber daya ini. Hanya 76 daerah yang mengumumkan tidak membutuhkan tambahan anggaran APBN atau APBD. ”Bamsoet mengumumkan.

Jika pandemi Covid-19 belum berakhir pada Desember 2020, apa yang harus dilakukan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia. Kementerian Perindustrian dan Perindustrian (KADIN) menyatakan penyelenggaraan pilkada serentak bisa ditunda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu Penyelenggaraan Musyawarah Negara Pilkada secara serentak memberikan dasar hukum.Pada tanggal 9 Desember sesuai dengan Pasal 201A ayat 3, jika pemungutan suara serentak tidak memungkinkan karena pandemi COVID-19 dan bencana nasional belum berakhir, pemungutan suara serentak di b PilihUlan Desember 2020 bisa ditunda atau ditunda.

“Lalu, masalahnya sejauh ini belum ada pihak yang bisa memastikan berakhirnya pandemi. Selain itu, ada ketentuan yang bersifat opsional (bisa atau bisa diterapkan) dalam proses pelaksanaannya, kata Bamsoet,” Karena tidak ada acuan yang jelas dan tegas. , Yang dapat menyebabkan interpretasi dan pendapat yang berbeda.

Soal kualitas Pilkada, Wakil Ketua Umum Partai Gorka menyampaikan kekhawatiran 80% anggota parlemen saat ini akan kembali ke Pilkada. Tantangannya adalah menggunakan berbagai program bantuan sosial sebagai alat kampanye terselubung. Selain itu, Pandemi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat meningkatkan risiko kebijakan moneter. Peningkatan potensi kebijakan moneter pasti akan menurunkan kualitas kehidupan demokrasi kita. Namun, saya yakin pandemi ini adalah ujian, jadi kita bisa melangkah lebih jauh. “Ini akan sangat menentukan negara kita dan masa depan negara kita,” pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi