Menu Close

Bamsuet memuji penundaan UU Kepemimpinan Ideologi Pancasila

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, berterima kasih dan mendukung keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan “Undang-Undang Kebijakan Ideologis Pancasila” (HIP) guna meredam segala macam kemunculan di masyarakat. Pro dan kontra. Selain itu, suasana misterius bangsa Indonesia saat ini terkonsentrasi pada pemberantasan pandemi Covid-19, serta keseluruhan konsentrasi pemerintah dan berbagai komponen bangsa juga harus diarahkan ke sana. Kenali publik dengan mengunjungi berbagai ormas yang mewakili berbagai suara masyarakat, PBNU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, Matakin, KWI dan PHDI serta ormas keagamaan lainnya. Serta organisasi nasional seperti Pemuda Pancasila, FKPPI, serta tokoh dan cendekiawan. Bamsoet mengatakan di Jakarta, Rabu (17/6/20), dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat bisa memahami urgensi lahirnya UU HIP.

Mantan Presiden DPR RI ini menegaskan kritik dan pandangan terhadap UU HIP yang populer di masyarakat. Pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat harus mampu menyerap mereka secara arif melalui dialog terbuka agar bisa saling pengertian.Misalnya, pandangan Muhammadiyah dan ormas lain tentang UU HIP dipandang merendahkan Pancasila, yang tidak bisa dipungkiri. Tapi kita harus menyimak dan mengkaji lebih dalam lagi.

“Pancasila, dasar negara, masuk dalam alinea pertama UUD NRI 1945. Pada tataran standar hukum, UUD NRI 1945 merupakan norma dasar yang menghidupkan seluruh isi UUD NRI.Oleh karena itu, UUD 1945 menjadi sumber segala sumber hukum, sehingga ideologi Pancasila tidak bisa dianggap sebagai ideologi. Undang-undang, karena akan mereduksi pancasila dan nilainya, dapat dimaklumi, karena pandangan ini tidak mudah dibantah, dan langsung ditolak – bahkan perlu dilanjutkan penelitian yang melibatkan ahli konstitusi agar kita tidak Salah mengambil langkah, ”jelas Bamsoet. Selaku pimpinan MPR, saya akan ikut dalam tahanan.

“ Saya punya pandangan yang sama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Saat itu pimpinan MPR bertemu di Kantor Kementerian Pertahanan pekan lalu. “Kalau mau perkuat kita mau perkuat. Status BPIP bagus, selama tidak melemahkan ideologi Pancasila, ”jelas Bamsoet.

Panitia Ahli KAHMI menjelaskan bahwa dia dan Prabowo Subianto memiliki pandangan yang sama. Payung hukum badan BPIP hanya ada pada undang-undang teknis dan hanya mengawasi pembinaan. BPIP mengembangkan ideologi Pancasila. Ini bukan Undang-Undang Ideologi Pancasila saat ini. Sekarang sudah kembali ke RUU. Bamsoet mengatakan tentang Pancasila. Perkembangan ideologi tanpa penjelasan lebih lanjut telah menjadi konsensus nasional dan konsensus para pendiri negara.

Wakil Presiden Pemuda Pancasila pun menyambut positif pandangan pemerintah, maka TAP MPRS No XXV / MPRS / 1966 perlu dicantumkan dalam edisi berikutnya tentang perkembangan ideologi Pancasila dalam hal pembahasan dengan pemerintah di tahap legislatif. RUU sedang disusun. Larangan Indonesia terhadap komunisme merupakan keputusan akhir, karena menurut TAP MPR pertama tahun 2003, tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut XX MP / MPRS / TAPMPRS tahun 1966. Pancasila tidak mengabaikan larangan komunisme, ruang terbuka bagi kebangkitan komunisme. Jika semua pihak menghormati konsensus nasional yang ditetapkan oleh TAP MPR, maka masalah komunisme seharusnya bisa diselesaikan dan tidak menjadi momok. Bamsoet menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi