Menu Tutup

Hannover: DPR harus mendengarkan semua penentangan terhadap Bill Ciptaker

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengapresiasi undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang komprehensif dan organisasi ketenagakerjaan tertentu (misalnya KSPI dan KSPSI tentang RUU Ciptaker) Koreksi dan pembenahan kelompok pekerja di China. Namun, Hidayat juga meminta agar Republik Demokratik Rakyat memperhatikan koreksi dan penentangan faktor nasional lain dalam RUU tersebut. Selain itu, DPR juga harus melaksanakan kesepakatan tersebut secara konsisten, termasuk diantaranya Kesepakatan dalam regulasi.Selain itu, untuk kepentingan semua orang, Republik Demokratik Rakyat harus mendengarkan dan menyambut banyak kritik dan penolakan dari sektor lain tanah air, seperti Mohammedia, Nakhdaratul Ulama dan Ula Indonesia. Kritik dan penolakan disampaikan oleh Komisi Kuda. Ia mengatakan dalam sebuah berita yang dirilis di Jakarta, Senin (24/8) .

Menurut individu berpenghasilan tinggi, masalah Bill Ciptaker bukan hanya soal lapangan kerja. Regulasi kelompok, dan banyak substansi bermasalah yang menyebabkan keluarnya berbagai pelosok negeri. Misalnya, berita, jaminan produk halal, lingkungan, pendidikan, dan hubungan sentral dengan daerah.

Selain itu, tingginya kekayaan bersih yang disebutkan dari konstitusi dan Dari segi hierarki hukum, ini merupakan persoalan yang mendasar, yang masih belum diperbaiki adalah Pasal 170. RUU Ciptaker. Karena pasal ini memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah, maka tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengesahkan, dan mengurangi serta membatalkan kewenangan konstitusional Republik Demokratik Rakyat dalam proses legislasi. Pasal 170 (1) mengatur sebagai berikut: << Untuk mempercepat pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan strategi hak cipta, pemerintah pusat berhak mengubah ketentuan undang-undang ini dan / atau mengubah ketentuan undang-undang yang tidak diubah sesuai dengan undang-undang ini. Hal ini diundang. "Pada saat yang sama, Pasal 170 (2) mengatur bahwa ketentuan hukum Perubahan peraturan pemerintah (PP) dilakukan. Untuk itu pada ayat (3), pemerintah dapat berkonsultasi dengan pimpinan Republik Demokratik ”, kata Hidayat lagi.

HNW menyebutkan jelas bertentangan dengan 1945 Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Republik Demokratik Rakyat mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan Presiden untuk menetapkan bahwa pemerintah harus melaksanakan undang-undang dengan benar, mengubah undang-undang dalam undang-undang tersebut. –Selain itu, dengan memberlakukan / merevisi undang-undang, jika ini merupakan inisiatif pemerintah, tidak cukup bagi pemerintah dalam RUU untuk “berkonsultasi dengan pimpinan RMR saja”, tetapi “berdiskusi dengan Partai Demokrat, tidak hanya dengan Partai Demokrat”. Pembahasan .

Ngomong-ngomong, Wakil Ketua Panitia Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta agar Partai Demokrat berhati-hati agar tidak terburu-buru menyelesaikan proses ini. RUU yang disponsori pemerintah itu jadi perdebatan, tapi DPP Itu juga harus mengkritik Pasal 17 Undang-Undang Hak Sipil Munculnya Pasal 0 melindungi hak konstitusional DPP untuk menjalankan kekuasaan legislatif. , Dan dimungkinkan untuk mengubah hak konstitusional Republik Demokratik Rakyat menjadi kekuatan legislatif. Karenanya, wajar jika Partai Demokrat menolak, mengoreksi, dan mengusut tuntas, ”ujarnya. Orang berpenghasilan tinggi itu mengatakan, awalnya pemerintah melalui Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (menkopolhukam) membuat pasal 170 salah ketik. Namun, belum lama ini, pemerintah melalui Menkopolhukam salah ketik. Salah satu tim penyusun RUU Ciptaker mengatakan klausul itu bukan salah ketik ketika disusun di pemerintahan, tetapi dirancang dengan cermat untuk memajukan kerja pemerintah, sehingga RUU yang dikeluarkan ke DPP tidak memperbaiki pencetakan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kesalahan ketik, tetapi ketentuan Pasal 170 RUU tersebut merupakan kedudukan dasar pemerintah. Kalaupun RUU tersebut melanggar UUD 1945, harus disahkan. Pelanggaran konstitusi yang disengaja tersebut tidak dapat ditolerir apalagi ditoleransi. Telah disahkan dengan persetujuan tetap mengikuti ketentuan UUD bEnnar mengatakan semangat penciptaan lapangan kerja dan terobosan masih bisa dicapai, ”ujarnya.“ Padahal, jika perlu, catatan pembahasan internal pemerintah harus dibuka untuk publik untuk memverifikasi apakah musyawarah benar-benar ada dan apa alasannya. ? Ia mengatakan, untuk memastikan kemajuan dalam penciptaan lapangan kerja dan investasi perlu mematuhi peraturan, tidak menciptakan celah bagi kegiatan ilegal, apalagi tindak pidana dasar dalam Pasal 170. Dia menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi