Menu Tutup

Pengacara anak tiri dalam pandemi

Disediakan oleh: Dr. Anwar Budiman SH MH

TRIBUNNEWS.COM-Pada penyakit Coronavirus 2019 atau pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda dunia (termasuk Indonesia), nampaknya ada pengacara atau “pengacara” atau pengacara yang telah Terbengkalai, khususnya di DKI Jakarta. — Bahkan pengacara tidak dianggap sebagai petugas penegak hukum. kenapa tidak?

Pada tanggal 5 Juni 2020, Sekretaris Daerah DKI Jakarta yang juga sehari-hari menjadi Ketua Pokja Percepatan Manajemen Covid-19 DKI Jakarta, SAFura, mengeluarkan surat edaran kepada Kepala “Kepolisian Pelayanan Publik”. , Penanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Kementerian Perhubungan dan Penanggung Jawab Departemen Penanaman Modal.

Surat Pemprov DKI Jakarta No. 490/079 tentang Pengecualian Kepemilikan Izin Keluar dan Hak Masuk Wilayah DKI Jakarta Selama Ibukotanya Selama masa transisi, pembatasan sosial skala besar (PSBB) sampai dengan 5 Juni 2020, yaitu pembebasan izin masuk dan keluar (SIKM) wilayah DKI Jakarta, yaitu:

Pertama, hakim bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Jaksa dan penyidik ​​/ penyidik ​​/ jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). –Baca: Tata Kelola SIKM Jakarta Jika menemui kendala dalam pengajuan izin, inilah solusinya – Seco nd adalah pengawas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK P) yang menjalankan fungsi pengendalian internal pemerintahan.

Ketiga, Pemeriksa Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengaudit manajemen nasional .

Surat ini mengikuti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2020, Gubernur DKI Jakarta tentang Penyelesaian Perjalanan Keluar-Masuk Jakarta Pembatasan kegiatan pun dicapai setelahnya, Khusus untuk poin pertama, tidak ada yang namanya ‘pengacara’ atau ‘pengacara’ atau pengacara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi