Menu Tutup

Surat dari Presiden KPU Indonesia bisa jadi menjadi alasan calon dipertanyakan

Penulis: Ketua KPU NTT Peter Sellers Tinu Adams (Petrus SELESTINUS), Koordinator TPDI dan Kuasa Hukum Peradi

Surat Ketua KPU NTT nomor: 308 / PL 01.5-SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020, tanggal 24 Juli 2020, terkait instruksi permintaan kepada Ketua KPU RI untuk melaksanakan PKPU Pasal 40, 42 instruksi: 1 Januari 2020 tentang revisi ketiga peraturan KPU, Secara khusus, persyaratan peninjauan dan persyaratan kandidat mengenai penerimaan dokumen dan janji pertemuan menunjukkan bahwa persekongkolan dimulai di sana. Satu (satu) bulan kemudian, Ketua KPU NTT menerima surat dari Ketua KPU RI pada tanggal 26 Agustus 2020 nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat Ketua KPU NTT kepada Ketua KPU se-Indonesia dan surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU NTT hanya mengulang bahasa hukum. Demikian penjelasan Ketua KPU RI Budiman di paragraf tersebut. Pasal 2 dan 3 surat Ketua KPU RI kepada Ketua KPU NTT tentang pemenuhan syarat agar calon tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sedangkan SKCK menyatakan calon calon tidak pernah / tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Persekongkolan

Dalam butir 3 surat Arief Budiman, penanggung jawab KPU dijelaskan dengan cara polisi mengeluarkan SKCK, SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan kriminal, sehingga surat tersebut dapat diterima. -Namun, jika dalam surat tersebut disebutkan apakah yang bersangkutan memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan pidana dan pidana tersebut. Inal adalah calon yang potensial.

Dalam hal penuturan yang termasuk pada ayat terakhir, surat tersebut menjelaskan bahwa yang bersangkutan memiliki catatan pidana dan catatan pidana, maka KPU provinsi, bupati, atau kota wajib melakukan klarifikasi dan tidak memerintahkan apa-apa. Cerita tersebut dapat dianggap bahwa SKCK adalah kebalikan dari SKCK, yaitu tidak pernah memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal yang dapat diterima.

Tampaknya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Partai Republik Indonesia, ruang yang disediakan secara ilegal oleh partai provinsi dan partai politik, yang dicapai melalui diskresi atau pencarian hanya melalui alasan atau pengampunan calon potensial . Menjadi seorang kandidat.

Ini secara keliru disebut kekuasaan diskresioner dan bertentangan dengan otorisasi UU 30 tahun 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi