Menu Close

Faktur HIP, Pancasila dan BPIP

Syamsuddin Radjab

(Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS-Belakangan ini, kontroversi tentang usulan undang-undang HIP (arah ideologi Pancasila) ramai diperbincangkan dan dibahas di DPR. Itu diumumkan sebagai inisiatif dari Republik Demokratik Rakyat pada rapat paripurna pada 12 Mei 2020. -Kompilasi sendiri dimulai pada pertengahan Februari. Panitia Kerja (Panga) mengundang para ahli untuk mengutarakan pendapat dan kontribusinya terhadap UU HIP.

Mendapat tanggapan dari berbagai fraksi seperti PKS, PAN dan PPP, dengan menyesal mereka dikecualikan Pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan pelarangan penyebaran atau pengembangan TAP MPRS XXV 1966 Kata Pengantar Pemikiran atau doktrin komunis / Marxis-Leninis dijadikan acuan. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, diikuti dengan guyonan antara Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon membahas UU HIP di Twitter.

Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud meyakini bahwa “UU HIP” sebenarnya diusulkan oleh DPR dan didukung oleh Partai Gerindra, dan Fadli berada di bawah dengan dukungan partai. Saat membaca HIP Act, saya akan memberikan beberapa tindakan pencegahan, termasuk pertama-tama, asal-usul HIP Act.

Baca: Prediksi Krisis Pangan, BPIP Wajibkan Pemerintah Menetapkan Kembali Kemandirian Hak Pangan-Status Hukum dan Garis Besar Materi Ideologi Pancasila (GBHIP) yang Dibakukan Sejak 2019, Sangat Sulit membedakan antara struktur kerangka kerja yang ditetapkan oleh deputi penelitian dan materi BPIP. Sistem dan bahasa yang disusun dalam HIP Act mengandung elemen yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi