Menu Tutup

Hukum Ciptaker: Menjual kedaulatan maritim dan kebanggaan nasional

Hukum ciptaker: jual beli kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Penulis: KH. Imam Nazuli (Imam Nazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Undang-undang penciptaan lapangan kerja yang komprehensif (UU Ciptaker) didirikan untuk membuka bidang-bidang investasi baru. Daratan yang akan dieksplorasi secara ekstensif adalah lautan dan pesisir. Kementerian Kelautan dan Investasi rupanya akan mencari proyek dalam jumlah besar.

Ekonom senior Faisal Basri (Faisal Basri) melontarkan kritik pedas. Ia mengatakan: “Dalam hal bisnis Penanaman Modal Asing (FDI), Indonesia termasuk dalam 20 besar dunia.”

Oleh karena itu, UU Ciptaker tidak perlu diterapkan. Jika kalkulasi ekonomi diperhatikan, maka sudut pandang Faisal Basri benar. — Tapi, kenyataannya, pertimbangan politik jauh lebih kuat. “Hukum Ciptaker” bertujuan untuk melayani kepentingan sempit atas nama investasi. Ini adalah dua hal. Untuk menangkap kepentingan politik tersebut, kita dapat mengamati tiga hal: Pertama, bab pertama tentang investasi, ayat 1, pemerintah menetapkan logika Undang-Undang Ciptaker untuk meningkatkan investasi.

Bab 2, Bab 3, Bagian 1, Pasal 6 aturan untuk membangun ekosistem investasi yang menguntungkan, yaitu dengan menyederhanakan persyaratan perizinan usaha. Oleh karena itu, jika persyaratan perizinannya sederhana dan mudah dilaksanakan, maka investasi akan mengalir lebih mudah.

Ketiga, Pasal 20 ayat 2 huruf e tentang penataan ruang yang dapat digunakan untuk menciptakan kegiatan daerah baru; keempat, Bagian 4 ayat 1 l 26 berkaitan dengan bidang kegiatan: kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan. , Energi dan sumber daya mineral, dll. Dengan kata lain, izin usaha investor akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir untuk memaksimalkan potensi lainnya.

Sejauh ini, Anda jelas ingin menggunakan jenis operasi apa dan siapa yang dapat menggunakannya. Tentu saja, investor baru hanyalah “konsumen”. Sedangkan produsen adalah pemerintah dalam hal ini departemen pemerintahan di bidang maritim dan investasi. — Selain itu, “Ciptaker Act” tidak hanya melibatkan investasi, tetapi juga berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, politik internasional Indonesia dipaksa memasuki medan pertempuran pemersatu kapitalis global. Apalagi sejak awal tahun 2020, Indonesia telah menjadi “negara maju”. Suka atau tidak, lawan Indonesia adalah China dan Amerika Serikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi