Menu Tutup

Proyek bidang pangan Kementerian Pertahanan Negara dapat dikelola oleh BUMN

Penulis: Dr. R AGUS TRIHATMOKO, Kepala Negara dan Dosen Senior Universitas Surabaya

Krisis sosial ekonomi makmur atau krisis multidimensi memiliki kekuatan konstitusional penuh untuk menentukan kebijakan, tujuannya untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Saya (investor Dayli, 23 Juni 2020) sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Akibat ketidakpastian pandemi Covid 19, ancaman krisis pangan global sudah dekat. Direkomendasikan agar ekonomi pertanian Indonesia segera dibangun untuk ketahanan pangan nasional. Pada semester berikutnya (9 Juli 2020), keseriusan pemerintah langsung terlihat di lapangan.

Presiden Joko Widodo (Joko Widodo), Menteri Prabowo Subianto dan beberapa menteri bersama-sama merancang food park di Kalimantan Tengah.

Namun, tujuan baik ini baru-baru ini memicu perdebatan di kalangan elit pemerintah. Perpotongan antara lembaga atau departemen utama utama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan Nasional, keduanya memiliki landasan konstitusional. Departemen BUMN harus dan secara logis mengusulkan untuk menjadi departemen terdepan dalam proyek pertanian biji-bijian Kalimantan. Pasalnya, beberapa BUMN sudah menjalankan perusahaan makanan.

Tidak sulit untuk mengatasi perbedaan kewenangan antara berbagai kementerian. Ini biasanya dapat diselesaikan dengan metode politik pemerintah.

Namun demikian, kita harus melihat sudut pandang yang mendasar bahwa metode tata kelola yang baik itu penting untuk menjadi landasan pemikiran pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi