Menu Close

Menarik aset korup melalui MLA dan AEoI

Disediakan oleh: Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo-Ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk mengaktifkan kembali Kelompok Pelacak Orang Korup (TPK) dan asetnya di negara lain, kelompok penelitian aset mantan pemilik Bank Century untuk inisiatif tersebut Banyak negara yang didirikan beberapa tahun lalu mengingatkan banyak orang. Karena kinerja tim peneliti Aset Century tidak sesuai harapan, banyak kalangan menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan ini. -Masyarakat sudah lama mengetahui bahwa tidak mudah mengambil alih aset oknum koruptor yang tersembunyi di negara lain. Ini membutuhkan banyak pekerjaan dan biasanya membutuhkan banyak uang. Sebelum melakukan ini, Dubes RI dari negara tempat aset itu dipegang harus bersifat diplomatik. -Diplomasi tidak selalu mudah. Ada kendala. Misalnya, otoritas yang berwenang di negara yang bersangkutan tidak bekerjasama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karenanya, dari dulu hingga sekarang, upaya pemindahan aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan tim Century Asset Hunting dianggap gagal. Yang ini. Tujuan TPK tidak hanya untuk menemukan oknum koruptor, tetapi juga untuk menemukan aset-aset tersembunyinya di berbagai negara / daerah — masyarakat, terutama pengamat, sudah lama mengetahui negara mana yang biasanya menyembunyikan barang curian tersebut. Namun meskipun hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya menarik aset tersebut.

Nah, saat pemerintah mencoba melacak kembali aset oknum koruptor, masyarakat pasti akan mendukung niat tersebut. Namun dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Padahal, upaya tersebut sebenarnya telah difasilitasi dengan pemutakhiran sistem pertukaran informasi keuangan antar negara, yang artinya secara teknis kini lebih mudah mencari aset. Namun demikian, dalam mendirikan TPK tetap perlu dikaji secara cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan harta benda mereka di negara lain seringkali gagal hanya karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Artinya, berburu tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar agensi, tetapi juga tim yang memiliki atau tidak memiliki minat sendiri. Jika anggota tim terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sepele.

Ada beberapa kasus yang perlu dipelajari. Beberapa tahun yang lalu, dalam proses pengambilan aset korup dari sebuah bank di Swiss, dengan bantuan KBRI Jakarta di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pemburu langsung terhenti, dan Jakarta tiba-tiba berhenti beroperasi. Peran dan fungsi Duta Besar Indonesia untuk Swiss dibatalkan. -Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan seperti itu, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah Duta Besar Indonesia untuk Swiss mengaku di depan umum di Jakarta, insiden itu membuat keributan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi