Menu Close

RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Syamsuddin Radjab

(Dosen Hukum Politik Universitas Pancasila, Universitas Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS-Dalam beberapa tahun terakhir, sengketa Undang-Undang HIP (Pancasila Ideologis Arahan) telah disahkan DPR dan Itu diumumkan sebagai inisiatif dari Republik Demokratik Rakyat pada rapat paripurna pada 12 Mei 2020.

Pekerjaan kompilasi dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia Kerja (Panja) mengundang para ahli untuk mengutarakan pendapat dan berkontribusi pada UU HIP.

Mendapat tanggapan dari berbagai faksi seperti PKS, PAN dan PPP. Mereka dikeluarkan dari TAP MPRS No XXV 1966 karena pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan penyebaran atau perkembangan komunisme / pengantar dengan Marx dan Lenin Ajaran sebagai referensi. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, diikuti dengan guyonan antara Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon membahas UU HIP di Twitter.

Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud meyakini bahwa “UU HIP” sebenarnya diusulkan oleh DPR dan didukung oleh Partai Gerindra pimpinan Fadli.

Penjelasan UU HIP — -Ketika saya membaca UU HIP, saya memberikan beberapa penjelasan, termasuk asal muasal UU HIP.

Baca: Untuk prediksi krisis pangan, BPIP menuntut pemerintah membentuk kembali kemandirian kekuatan pangan

sulit membedakan struktur kerangka kerja yang ditetapkan oleh wakil ketua bidang penelitian dan wakil ketua perwakilan perdagangan. Materi BPIP tentang status hukum dan garis besar materi Ideologi Pancasila (GBHIP) telah dikembangkan sejak tahun 2019. Sistem dan bahasanya yang baku telah disusun dalam UU HIP dan mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi