Menu Close

Menghubungkan ke pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kasus kekerasan staf TNI

Pengakuan Hadi Tjahjanto, Direktur SETARA Institute, Hendardi-TRIBUNNERS-TNI, bahwa anggotanya terlibat kekerasan di Ciracas dan Pasar Rebo, membenarkan dugaan keterlibatan anggota TNI.

Sebelumnya, Dandim 0505 / Jakarta Timur membantah anggota TNI terlibat soal ini.

Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa (Andika Perkasa) juga mengakui keikutsertaan anggota TNI dan sekaligus mengakui kejadian tersebut. Tindakan tegas diambil dan tindakan hukum dijamin terhadap anggota TNI yang tidak etis.

Baca: Mabes Polri Ciracas TNI dan Polri Lakukan Investigasi Patroli Skala Besar Pasca Penyerangan

Kepala Staf TNI AD berjanji akan terus memberikan informasi perkembangan kasus tersebut, termasuk memastikan anggota terkait dievakuasi dari unit tersebut (29/8) / 2020).

Keputusan ini mengakhiri upaya untuk menghasilkan efek pencegahan sehingga insiden kekerasan serupa tidak akan terulang.

Dulu, ketegangan TNI-Polri selalu diselesaikan melalui langkah-langkah yang berarti. Persenjataan fisik, simbolis dan non struktural, seperti TNI-Polri, apel biasa, dsb, sama sekali tidak dapat menyelesaikan masalah nyata. Masih perlu reformasi di tubuh TNI.

Baca: Pengamat Aparat TNI dalam Penyerangan dan Sabotase Polsek Ciracas

Presiden Joko Widodo Bisa Memulai Amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan Peradilan Militer Sebagai Isi Utama untuk Menjamin Agenda Persamaan di Depan Hukum, Terutama Anggota TNI yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh pengadilan biasa.

Agenda lain yang diperlukan adalah mendorong pembahasan RUU Bantuan Militer untuk mengatur partisipasi dalam bantuan militer. TNI (OMSP) dalam operasi militer di luar lapangan. -Sebelum melakukan amandemen UU Peradilan Militer, TNI dan Polri harus mempertimbangkan kemungkinan pembentukan pengadilan penghubung untuk kekerasan pribadi. NI didasarkan pada Pasal 89-94 KUHAP dan Pasal 198 (3) UU Peradilan Militer, dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Bersamaan dengan upaya menginisiasi keadilan konektivitas, TNI-Polri juga didorong untuk merancang mekanisme sinergi kelembagaan yang terstruktur hingga ke level prajurit lapangan.

Sinergi kedua ormas hanya diwakili oleh elite TNI-Polri dan slogan salah satu pimpinan organisasi. Pada saat yang sama, di lapangan, tentara diizinkan untuk terus menggosok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi