Menu Close

“Apakah keamanan manusia Quo Vadis?”

Penulis: Ir.Petrus Bramandaru SH. , MH

Salus Populi Suprema Lex Esto telah menjadi istilah yang modis.Presiden, ketua gugus tugas mempromosikan promosi Covid -19 ke kepala polisi nasional, dan jangan lewatkan berpartisipasi dalam komunitas untuk membahas berbagai penjelasan dari kalimat di atas.

Salus Populi Suprema Lex Esto adalah koleksi pertama hukum yang diterbitkan oleh filsuf Italia Cicero, yang berarti “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi”.

Kemudian deklarasi itu secara luas diadopsi oleh hampir setiap negara di dunia. Kecuali Indonesia. Salus Populi Suprema Lex Esto juga muncul di awal paragraf keempat Konstitusi Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa keselamatan dan kemakmuran rakyat adalah tujuan utama negara, yang berarti bahwa negara harus menjamin dan melindungi semua negara. Orang Indonesia.

Jika kita melihat mukadimah UUDNRI di atas, negara harus memprioritaskan kepentingan rakyatnya.

Prevalensi Covid 19 telah melanda lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Covid-19 menyebar sangat cepat, sehingga negara yang terkena virus corona “gagap” tidak terkecuali di negara kita, Indonesia. -Dari perspektif subyektif kami sebagai masyarakat, tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak memuaskan atau memuaskan semua warga negara, tetapi jika tindakan pemerintah dianggap lambat, panik, dan tidak ada tindakan yang diambil, kami tidak perlu sinyal partisipasi untuk menerapkan Kelola pandemi Covid-19 ini. .

Ketika berhadapan dengan Covid-19, kita harus bijaksana, dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana, seperti menyiapkan sabun dan air mengalir di rumah kita, rumah-rumah ini ditempatkan di depan pagar, sehingga siapa pun dapat Dapat mencuci tangan dan mencegah mencuci tangan. Penyebaran virus korona .

Sikap tanpa pamrih harus ditegakkan, dan kita masing-masing bertumbuh setiap orang. Jika kita ingin dan peduli dengan epidemi Covid 19, mari kita mengambil tindakan untuk menyenangkan orang lain, membantu, berbagi, dan bersimpati dengan orang lain.

Dalam rangka mengatasi epidemi Covid-19 yang melanda negara kita, pemerintah memiliki payung hukum untuk memahami undang-undang tentang kesehatan dan karantina sanitasi Keputusan No. 6 Tahun 2018, yang mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, Hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, organisasi karantina kesehatan daerah, dokumen karantina kesehatan, karantina kesehatan sumber daya, pedoman dan pengawasan, penyelidikan dan peraturan pidana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi