Menu Tutup

Surat dari Presiden KPU Indonesia bisa jadi menjadi alasan calon dipertanyakan

Penulis: Ketua KPU NTT Peter Sellers Tinu Adams (Koordinator TPRUS dan Pengacara Peradi)

surat dari Ketua KPU NTT, nomor: 308 / PL 01.5-SD / 53 / KPU-Prov / VII / 2020 , Tanggal 24 Juli 2020, pelaksanaan arahan Ketua Majelis Nasional Indonesia, mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan 42 Majelis Nasional Indonesia: 1 Januari 2020, perubahan ketiga atas peraturan Majelis Nasional, khususnya mengenai Penerimaan dokumen dan peninjauan persyaratan pengangkatan rapat dan persyaratan kandidat menandai persekongkolan yang dimulai di sana. Satu (satu) bulan kemudian, Ketua KPU NTT menerima surat dari Ketua KPU RI pada tanggal 26 Agustus 2020 nomor: 686 / PL.02. 2-SD / 06 / KPU / VIII / 2020, tentang deskripsinya. Isi surat ketua KPU NTT kepada ketua KPU RI dan isi surat ketua KPU RI kepada ketua KPU NTT yang hanya mengulangi UU Budiman.Ketua KPU Indonesia adalah paragraf kedua dan ketiga dari surat ketua KPU RI kepada presiden KPU NTT Penjelasan di dalam menunjukkan bahwa syarat calon tidak pernah melakukan perilaku memalukan dan SKCK puas, hal ini menunjukkan bahwa calon tidak pernah / tidak pernah melakukan perilaku memalukan. Persekongkolan – Dalam butir 3 surat Arief Budiman, penanggung jawab KPU dijelaskan dengan cara polisi mengeluarkan SKCK. SKCK menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki catatan pidana atau pidana, sehingga surat ini dapat diterima. . –Namun, jika dalam surat tersebut disebutkan apakah yang bersangkutan memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal, KPU provinsi atau kabupaten / kota wajib melakukan klarifikasi untuk memastikan catatan kriminal dan catatan kriminal tersebut. Di akhir calon calon.

Cantumkan keterangan pada paragraf terakhir, dalam hal surat tersebut menjelaskan bahwa orang tersebut memiliki catatan kriminal dan catatan kriminal, perlu dilakukan klarifikasi kepada KPU provinsi, kabupaten atau kota, dll. Tidak diragukan lagi bahwa SKCK dianggap sebagai kebalikan dari SKCK.

Tampaknya ada ruang persekongkolan yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, ruang yang digunakan secara ilegal oleh provinsi dan jaksa dengan dalih kerahasiaan, mencari alasan yang sah atau memaafkan pengesahan calon potensial.

Ini salah Itu disebut kekuasaan diskresioner, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi