Menu Tutup

Menantikan masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Membaca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai tanggal 24 Juli 2020 ke atas, memaksa penulis untuk merespon dan menjelaskan dari sudut pandang yang ada. Pandangan tersebut akan menjaga keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial.

Pasal tersebut menyiratkan bahwa “ada persaingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial, tetapi tidak untuk umum. Hubungan BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Taspen dan ASABRI.

Pada dasarnya sesuai Undang-Undang Nomor 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pada tanggal 24, 2015, Taspen dan ASABRI wajib bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait pasal ini, terdapat pandangan bahwa nasib ASN dan TNI / Polri akan berubah dalam hal-hal berikut: manfaat yang diperoleh dari jaminan Perlindungan jaminan sosial mereka. — Selain itu, BPJamsostek sepertinya belum bisa merealisasikan jaminan sosial ASN, TNI dan Polri.

Baca: Dirut BPJS Kesehatan tercatat sebagai penghargaan pilihan pegawai Dirut terbaik tahun 2020

Pandangan ini jelas terlihat Prasangka yang kurang relevan karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami keberadaan negara dalam melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini kelompok produktif dan penguasaan ASN, TNI, Porri dan pekerjaan formal lainnya. Masyarakat, pekerja, pekerja informal, bahkan pembela hak independen. Undang-undang dan peraturan turunan terkait pengelolaan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas.Oleh karena itu, negara perlu mengatur manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri. , Agar tidak mengurangi merger pada tahun 2029 saat situasi berikut terjadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi