Menu Tutup

R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati Pemisahan TNI-Polri selama dua puluh tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait Pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 Terkait peran TNI dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme diloloskan dalam Perpres yang melaluinya Pasal 43I Perpres 43, maka rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. . Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI berpartisipasi dalam posisi sipil dan dalam banyak kasus menuduh pelanggaran HAM berat tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengejutkan bagi reformasi sektor keamanan. Setelah pimpinan Yokowi menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti pembatalan Koter, amandemen UU Peradilan Militer No. 31/1997, dan diberlakukannya “UU Bantuan Militer” sebagai cara memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Berdasarkan landasan tersebut, TNI terus memberikan berbagai keistimewaan agar TNI dapat berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

Tugas TNI Pemberantasan Terorisme Tidak Terkendala dan Terlibat Tidak Bertanggung Jawab, sehingga memungkinkan TNI untuk mencegah dan bertindak Dan pemulihan kebebasan bertindak untuk kejahatan terorisme, akses bebas terhadap Konvensi APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari penuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan ketika TNI salah mengambil tindakan untuk memberantas aksi terorisme.

Pemimpin nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan karena merongrong konsep TNI dan Polri yang disyaratkan oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai kekuatan pertahanan, dan Polri menjadi Alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum. -TNI adalah alat pertahanan, hanya memungkinkan keberadaannya di lapangan sipil dan penerapan undang-undang berdasarkan kebijakan politik nasional. Ini bersifat sementara, terbatas waktu, dan memiliki peraturan khusus tentang alokasi jenis IC, dan Ada mekanisme akuntabilitas khusus. Kali ini, seperti dalam rancangan peraturan presiden, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, partisipasi tersebut bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam operasi militer non perang (OMSP), dan tujuannya harus Itu hanya tergantung pada tingkat penuntutan dan polisi, menahan objek tertentu polisi. Komponen utama sistem peradilan pidana sudah tidak mampu lagi menghadapi aksi terorisme tersebut (di luar kapasitas polisi).

Pendekatan penegakan hukum (sistem peradilan pidana) diusulkan dalam No. 5/2018, sehingga semua elemen yang terlibat dalam penuntutan harus dapat melakukannya. Menyesuaikan sistem, terutama dalam hal tanggung jawab bisnis dan perlindungan hak asasi manusia. -Ketika eskalasi ancaman merupakan bagian dari ancaman militer dan dilakukan atas perintah otoritas politik, maka memang dimungkinkan untuk melibatkan TNI sampai batas tertentu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi