Menu Tutup

Hukum Ciptaker: Menjual kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Hukum Ciptaker: jual beli kedaulatan maritim dan harga diri bangsa

Penulis: KH. Imam Nazuli (Imam Nazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Undang-undang Ciptaker didirikan untuk membuka bidang investasi baru. Wilayah yang akan dieksplorasi secara intensif adalah lautan dan pesisir. Tampaknya Kementerian Kelautan dan Investasi sedang mencari proyek dalam jumlah besar.

Faisal Basri, ekonom senior, melontarkan kritik pedas. Ia mengatakan: “Dari segi bisnis foreign direct investment (FDI), Indonesia termasuk 20 besar dunia.”

Jadi metode Ciptaker tidak diperlukan. Jika kalkulasi ekonomi diperhatikan, maka sudut pandang Faisal Basri benar. — Tapi, kenyataannya, pertimbangan politik jauh lebih kuat. “Hukum Ciptaker” bertujuan untuk melayani kepentingan sempit atas nama investasi. Ini adalah dua hal. Untuk menangkap kepentingan politik tersebut, kita dapat mengamati tiga hal: Pertama, pemerintah menetapkan logika Undang-Undang Ciptaker untuk meningkatkan investasi dalam Pasal 1 ayat 1 tentang investasi.

Kedua, Bab 3, Bagian 1, Pasal 6 Aturan untuk membangun ekosistem investasi yang menguntungkan, termasuk menyederhanakan persyaratan perizinan usaha. Oleh karena itu, jika persyaratan perizinannya sederhana dan mudah dilaksanakan, maka investasi akan mengalir lebih mudah.

Ketiga, Pasal 20 ayat 2 huruf e tentang penataan ruang dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kegiatan baru. Keempat, Bagian 4, paragraf 1 Pasa l 26 terkait dengan bidang kegiatan yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dll. Dengan kata lain, izin usaha investor akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir untuk memaksimalkan potensi lainnya. Tentu saja, investor baru hanyalah “konsumen”. Sedangkan produsen adalah pemerintah dalam hal ini departemen pemerintahan di bidang maritim dan penanaman modal. — Selain itu, “Undang-Undang Ciptaker” tidak hanya menyangkut investasi, tetapi juga berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti itu, politik internasional Indonesia terpaksa memasuki medan pertempuran pemersatu kapitalis global. Apalagi sejak awal tahun 2020, Indonesia telah menjadi “negara maju”. Suka atau tidak suka, lawan Indonesia adalah China dan Amerika Serikat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi