Menu Tutup

Mengatasi alasan hukum dan mengkritik tuduhan Gus Najih

Dituding menangani alasan hukum, kritik terhadap Gus Najih: KH. Imam Jazuli, Lc. , MA *

TRIBUNNEWS.COM-Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia. NU adalah milik bersama dan tidak hanya berlaku untuk warga Provinsi Jawa Tengah atau alumni Pondok Pesantren Sarang. Putra dari Gus Najih atau Mbah Maimun Zubair ini menyebut PBNU sebagai representasi komunisme dan ideologi Perancis, yang tidak bisa dibenarkan.

Dalam ajaran Islam secara umum, khususnya tradisi Nahdliyin, perlu menghormati ulama yang lebih tua. Namun, ketika Gus Najih dengan enteng menuduh Kaiai Said Aqil Siradj yang sebenarnya masih Ketua PBNU diserang, dia tidak terlalu memikirkan perlakuan publik terhadap Gus. · Gus Najih bingung. -Gus Najih sudah beberapa kali menyatakan penentangannya terhadap Islam Nusantara, Dari segi pribadi, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, dengan menyebut PBNU dan Kyai Said mewakili ideologi komunis Tiongkok, pernyataan tersebut secara tidak langsung menyerang undang-undang negara saat ini.

Tidak hanya melibatkan undang-undang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, tetapi yang lebih penting, ini adalah undang-undang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.Ketika Indonesia menerapkan undang-undang yang melarang komunisme, Leninisme, dan ideologi Marxis, ada keraguan tentang negara atau pemerintah . Karena jika PBNU memang wakil dari Partai Komunis, maka sama saja dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melegitimasi komunisme. Bekerja keras untuk memerangi Muslim. Penulis tidak bermaksud untuk membela posisi PSI, tetapi menunjukkan bahwa pernyataan Gus Najih berdampak pada komitmen pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum, salah satunya adalah Perpres No. 27 tahun 1999 yang mengatur tentang amandemen Undang-Undang Pidana terkait dengan kejahatan terhadap keamanan nasional. -Dengan kata lain, jika PSI dan PBNU mewakili komunisme dan pemerintah memperbolehkan mereka mengikuti pemilu, maka benar karena UU No. 27/1999 tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk negara kenyamanan. Tuduhan Gus Najih sekaligus tantangan sekaligus potensi, menjadi preseden buruk bagi citra penegakan hukum di kampung halaman-Indonesia adalah negara hukum. Negara yang religius, apalagi negara yang etis. Jika pemerintah berani menindak Sugik Nur Ra ​​harja dan menjebloskannya ke penjara, maka polisi akan memanggil Refly Harun (ia diyakini terlibat aktif dalam ujaran kebencian Sugik Nur) dan tindakan serupa harus dilakukan terhadap Gus Najih. -Tentu saja jika kita memperhitungkan bobot pendapat antara Sugik Nur dan Gus Najih, maka dari segala segi, pendapat Sarang ini lebih buruk. Sugi Nur hanya menyebut PBNU sebagai organisasi yang mirip angkutan umum, dikendarai oleh orang-orang yang mabuk dan penuh dengan penumpang yang mabuk. Di saat yang sama, Gus najih lebih parah lagi, tidak hanya menyerang tokoh-tokoh Kiai Said dan organisasi PBNU, tapi juga meluas ke partai politik seperti PSI – citra keadilan hukum dan penegakan hukum sedang diuji. Penulis mengakui bahwa polisi dan pemerintah akan merasakan beban psikologis dan moral sehingga tidak dapat memperlakukan kelompok lansia ini dengan adil. Namun perlu digarisbawahi bahwa Indonesia bukan hanya milik Islam, tapi bukan hanya milik orang Nahdrin, apalagi basis massa pendukung Gus Najib. Jika pemerintah tidak menerapkan hukum yang sama dengan cerminan Harun dan Sujek Nur, maka citra penegakan hukum Indonesia di masa depan terancam hancur.

Hal utama yang ingin saya sampaikan disini adalah pemerintah, bukan pemerintah. Hukum Indonesia tidak pernah melegalkan komunisme. Oleh karena itu, organisasi sosial dan politik seperti PBNU dan PSI tidak dapat bergabung dengan komunisme. Sejak diundangkannya undang-undang yang melarang komunisme, maka komunisme akan terkubur di Nusantara selamanya. Untuk alasan ini, siapa pun di masa depan akan menuduh organisasi tertentu diakui secara hukum oleh pemerintah, tetapi dengan komunisme. Ini tidak masuk akal, bahkan ucapan tokoh kharismatik seperti Gus Najih. Alasan tersebut harus dihormati agar polisi tidakAgar Gus Najib kembali ke pengadilan atau bahkan masuk penjara tanpa malu dengan penalaran moral.

Jika permintaan maaf Gus Najib tidak diucapkan, atau jika polisi memeriksanya, maka kami akan melawan publik sesuai dengan upaya ini. Undang-undang ini tajam ke bawah dan ke atas. Dari segi penegakan hukum, tidak ada perbedaan kelas sosial dan kelas moral antara Sugik Nur, Refly Harun, dan Gus Najih. Di mata hukum, kita semua sama. *

* Wali Pondok Pesantren Cirebon Bina Insan Mulia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi