Menu Tutup

Banyak orang Kai’ai telah melaporkan kematian, mengapa vaksinasi Pesantren harus diprioritaskan?

Banyak Kiyai yang melaporkan kematian, mengapa vaksinasi di pesantren harus diprioritaskan?

Penulis: KH. Imam Jazuli (Imam Jazuli, Lc.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Hari demi hari, beberapa Kiyai NU dikabarkan telah meninggal dunia. Di saat yang sama, pesantren menjadi kelompok baru penyebaran Covid-19. Dalam berkas RMI PBNU, kasus Covid-19 di pesantren belum terselesaikan secara maksimal.

Menurut data RMI, selama pandemi, sedikitnya 207 eksekutif, termasuk 110 pengasuh dan pengelola pesantren, tewas. Salah satu penyebab terpapar Covid-19. RMI PBNU juga membutuhkan kesehatan agar cluster petani Covid-19 mendapat perhatian khusus. Karena pendidikan tatap muka hanya dilakukan di pesantren. Selain itu, pelaksanaan perjanjian kesehatan relatif fleksibel dan tidak terlalu ketat.

Sementara itu, data Kementerian Agama (Kemenag) cukup representatif menggambarkan nasib pesantren. Berdasarkan data yang dipublikasikan, 27 pondok pesantren di 10 provinsi menjadi korban tumor ganas Covid-19. Virus ini tanpa pandang bulu menyerang institusi pendidikan yang merupakan pusat spiritual dan keagamaan. . Meski begitu, KH. Zainut Tauhid Sa’adi melihat siswa pulih seperti sedia kala. Ini bisa dilihat sebagai hasil dari usaha fisik dan mental masyarakat tani. Mengingat Covid-19 telah melanda petani dan menjadikan mereka salah satu cluster, sudah saatnya RMI PBNU menekan kemauan politik pemerintah. Salah satunya wujud kesediaan pemerintah untuk memprioritaskan vaksinasi di pesantren agar penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik. Pemerintah penting karena menurut RMI PBNU perhatian pemerintah sangat terbatas. Padahal komunikasi publik yang telah dilakukan selama ini terkesan adil kepada petani, terutama ketika petani menjadi kelompok baru. Kasus yang ditemukan oleh RMI PBNU menunjukkan bahwa petani di berbagai daerah kesulitan mengakses swab uji PCR.

Sebuah wilayah di Yogyakarta membuktikan bahwa komunikasi publik bukanlah area untuk petani. Rabithaah Ma’ahid Islamiyah (RMI) NU yang diwakili Fahmi Akbar Idris, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY, mengomentari usulan pemerintah daerah yang menurutnya tidak baik untuk kepentingan petani.

Fahmi Akbar Idris secara politis mencoba mempertimbangkan usulan dari pemerintah daerah DIY yang ingin memulangkan Covid-19 yang sehat dan selamat. Mengingat Jogja merupakan daerah penyebaran COVID-19 yang sangat parah, pemerintah daerah cenderung berharap santri yang sehat tidak terpengaruh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi