Menu Tutup

Menantikan sikap Wasathiyah dan penegakan HAM PBNU

Tunggu sikap penegakan hukum dan HAM PBNU Washatiyah

: KH. Imam Jazuli (L.), Massachusetts (MA) *

TRIBUNNEWS.COM-Habib Rizyek Shihab diangkat sebagai Imam Besar (IB) oleh para pengikutnya Kembalinya (HRS) telah meninggalkan banyak masalah metodologis. Polarisasi Uma antara kelompok dan pemerintah menjadi semakin jelas. Organisasi besar seperti PBNU sedang bekerja keras untuk mengekspresikan konsep Washathiyah (kerendahan hati) sebagai tindakan nyata yang dapat diterapkan.

Bertekad dan menunggu tanggapan PBNU terhadap pandangan pembunuhan 6 anggota FPI Laskar ini memang seru dan bikin hati gemetar, disisi lain ormas besar lain seperti Muhammadiyah juga mengungkapkan Menanggapi posisinya sendiri-pengurus pusat Muhammadiyah tidak tinggal diam atas penembakan polisi terhadap enam anggota organisasi paramiliter REIT. Mendesak Presiden Jokowi segera membentuk tim yang independen, obyektif dan imparsial untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Dalam tim independen ini, Muhammadiya mengusulkan untuk melibatkan Komas HAM dan Ikatan Dokter Indonesia (KTP).

Trisno Raharjo, Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah PP, menilai yang lebih penting dilakukan adalah mengungkap fungsi penegakan hukum, alasan mengapa polisi dan TNI menggunakan senjata dan kekuatan di luar fungsi perang. Sikap ini jelas, dengan sasaran TNI-Polri.

Di bawah pendirian tegas Muhammadiya, polarisasi Uma menjadi semakin tak terelakkan. Muhammadiyah mencari keadilan bagi korban FPI di base camp HAM dan IDI di Komnas. Di sisi lain, FPI dan PBNU memiliki pandangan yang berbeda tentang ideologi, misi visual, strategi dan metode Dawa. -Muhammadiyah mengutip dan mengutip peran Komnas HAM dan IDI, sangat strategis untuk mengikuti tim independen. Dukungan kepada Komnas HAM dan kalangan medis yang menunjukkan semangat Washathiyah (kerendahan hati) dan PBNU harus didiskusikan sejak awal. Ini seperti mengatakan bahwa Muhammadiyah berhasil memulai.

Bagi PBNU, komentar tentang penegakan HAM merupakan politik nasional selain politik kekuasaan selama ini. Namun, ketika terjadi perselisihan sengit antara TNI-Polri dan FPI, tidak mudah menerjemahkan konsep Washathiyah NU ke dalam narasi politik nasional yang spesifik. Salah satu kendala yang dihadapi adalah kesejarahan FPI, TNI dan Polri-FPI merupakan anak yang bersemangat era reformasi 1998. Pasca lengsernya rezim orde baru Soeharto (Orban), FPI juga mempromosikan demokrasi dan kebebasan. Tentunya dengan menghadirkan ciri khas Anda sendiri. Namun terlepas dari karakteristik REIT, keharmonisan TNI-Polri dan REIT telah terekam dalam sejarah. Selain itu, terlepas dari sifat FPI yang anarkis dan destruktif, pelayanan sosial dan humanistik ormas radikal ini tidak bisa diabaikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi