Menu Close

Mengurangi birokrasi atau mengalihkan pengujian corona

IndefTRIBUNNEWS.COM Ketua Panitia Pakar Dradjad H. Wibowo Ekonom Senior, Jakarta-Pada hari Jumat, 10 April, Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial skala besar (PSBB). OSPP juga diminta / dipertimbangkan di wilayah lain. Tujuan PSBB adalah untuk mengurangi penyebaran SARS-CoV-2 dari satu orang ke orang lain. Ada dua kelemahan yang perlu segera diatasi. Pertama, kami tidak yakin berapa banyak kasus korona positif yang sebenarnya ada di Jakarta dan Indonesia. Sebagai panduan, banyak mayat dikuburkan di Jakarta di bawah prosedur COVID-19, dan tidak jelas apakah itu positif atau tidak. Bimbo dipanggil 30 tahun yang lalu, dan itu adalah kemarahan pada saat itu – hal yang sama dapat terjadi di daerah lain. Kedua, sejak Senin, 6 April, aktivitas warga Jakarta masih terlalu tinggi untuk mengendalikan epidemi. Di bidang lain, hal yang sama.

Saya tidak tahu berapa banyak orang, siapa dan di mana positif untuk mahkota, tetapi aktivitas populasi masih sangat tinggi, bagaimana kita bisa mengganggu penyebaran? Langkah pertama memang deteksi dini. Tes, uji dan uji. Secepat mungkin, secepat mungkin.

Sayangnya, kecuali terlalu sedikit, tes ini sebenarnya sangat lambat. Ini adalah salah satu keluhan Gubernur Ridwan Kamil. Jangan berpikir bahwa uji korona yang terlalu kecil dan terlalu lambat tidak akan berdampak banyak pada perekonomian. Padahal, dampaknya sangat besar.

– Jika wabah itu harus dikendalikan atau meledak, itu menjadi pintu pertama. Jika prosedur tes berhasil, ditambah dengan disiplin masyarakat dan layanan medis yang baik, wabah dapat dikendalikan.

Baca: Guitar Chords dan Lyrics-Glenn Fredly: Ketika saya bernapas, Anda membunuh hatiku

melihat ke belakang. Jika pecah, silakan lihat situasi di Lombardy, Italia. Selain itu, pengujian cepat juga sangat penting untuk perawatan pasien. Ingat, angka kematian kasus COVID-19 di Indonesia tinggi.

Kami telah kehilangan banyak sumber daya manusia senior. Dari dokter / perawat, akademisi, pilot, pejabat pemerintah hingga pengusaha sukses seperti Semarang. Tidak ada kerugian finansial yang diakui.

Sayangnya, prosedur inspeksi yang ditetapkan dalam Keputusan HK.01.07 / Menkes / 182/2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 16 Maret 2020 sering terpusat dan birokratis. -Baca: Raffi Ahmad telah menetapkan anggaran untuk membayar 100 karyawan sehingga tidak akan ada PHK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi