Menu Tutup

UU HIP, Pancasila, dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(lulusan Panjiaxila Jakarta, dosen bidang hukum dan politik Universitas UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- dalam beberapa hari terakhir, perdebatan telah meletus Proyek HIP Law (Bow Ideology Pancasila) adalah Diskusi berlangsung di Kongres dan ditetapkan sebagai inisiatif DPR yang tepat pada rapat pleno pada 12 Mei 2020.

Pekerjaan persiapan dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia Kerja (Panja) mengundang para ahli untuk memberikan komentar dan saran. Sumbangan terkait UU HIP.

DPR menetapkan bahwa UU HIP secara langsung menerima balasan dari berbagai fraksi (seperti PKS, PAN, dan PPP), menyesalkan kurangnya pembubaran TAP MPRS No. XXV tahun 1966 dan larangan penggunaan TAP MPRS. PKI di Indonesia dan referensi untuk ide atau doktrin yang melarang penyebaran atau perkembangan komunisme / Marxisme-Leninisme.

Baca: BPIP menggunakan media visual untuk meneruskan nilai Pancasila ke milenium

Informasi terakhir meledak dan terkait erat dengan sejarah kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial, dan kemudian satu sama lain Irony Mo. Mahfud dari Maryland dan Fadli Zon berbicara tentang RUU HIP di Twitter —— Fadli berbicara tentang urgensi RUU HIP, dan Mahfud berpikir bahwa RUU HIP adalah proposal DPR, dan membuat partai Gerindra diperintah oleh Fadli dukung.

Saat membaca UU HIP, saya membuat beberapa penjelasan, termasuk asal-usul UU HIP.

Baca: Prediksi krisis pangan, BPIP mengharuskan pemerintah untuk merealisasikan kekuatan pangannya sendiri yang cukup

Sulit untuk membedakan status hukum dan kandungan utama dari struktur mental wakil menteri di bidang penelitian dan dokumen BPIP tentang ideologi Pancasila ( GBHIP), yang telah dikembangkan sejak 2019, telah menyusun standardisasi sistem dan bahasa dalam UU HIP, yang berisi elemen yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi