Menu Close

Bisakah PSBB mengalahkan virus Corona?

Jakarta-TRIBUNNEWS.COM dilaporkan oleh Yusril Ihza Mahendra-Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/2020 pada tanggal 31 Maret 2020, yang menentukan Untuk virus korona atau Covid-19 di seluruh Indonesia.

Keputusan di atas dibuat hampir sebulan setelah Presiden Yokowi mengumumkan kehadiran dua (dua) pasien korona pertama di negara kita pada 2 Maret. Satu bulan kemudian, tindakan medis dan kesehatan darurat diumumkan, dan jumlah pasien korona positif meningkat tajam dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang meninggal dan 75 pulih. -Selain itu, ribuan orang berada di bawah pengawasan, beberapa dari mereka diduga terinfeksi virus Corona, menunggu hasil tes laboratorium kesehatan untuk dikonfirmasi. Jumlah mereka bertambah setiap hari.

Tampaknya sudah terlambat untuk mengumumkan keadaan darurat kesehatan dan kemudian mengeluarkan PP No. 21/2020, yang mengatur implementasi pembatasan sosial skala besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama. -P PP ini mencakup implementasi konten tertentu dari Undang-Undang Kesehatan dan Karantina No. 2018, khususnya tentang PSBB, tetapi bukan materi lainnya.

Baca: Banyak negara Eropa yang menolak untuk memakai topeng buatan China dianggap Sangat berbahaya – penggunaan PP PSBB ini dengan persetujuan Menteri Kesehatan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dapat memutuskan untuk menerapkan PSBB di daerah mereka. Dengan penerapan PSBB, wilayah tersebut memiliki hak untuk “membatasi pergerakan orang dan barang di provinsi atau wilayah / kota tertentu.” Tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan PSBB di suatu daerah. Area mana yang tidak bisa dimasuki orang dan benda? Karena suatu daerah tidak memiliki hak untuk menetapkan aturan yang dapat menjangkau wilayah lain di luar yurisdiksinya.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi membatasi pergerakan orang dan barang, pemerintah daerah dapat meminta polisi atau bahkan militer. Nomor 21 tahun 2020 PP tidak menyediakan untuk ini. -Reading: Rumah Sakit Darurat Pulau Koliang siap menerima lonjakan pasien dengan korona-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan dan karantina juga tidak memberi polisi kekuatan untuk mengawasi orang memasuki area yang membentuk PSBB. Pemerintah daerah hanya dapat memobilisasi Satpol PP untuk melapor kepada pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi