Menu Close

Menarik aset yang korup melalui MLA dan AEoI

Penulis: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,

TRIBUNNEWS.COM- ketika pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali Tim Pemburu korupsi (TPK) dan asetnya di negara lain, inisiatif ini begitu banyak orang memikirkan tim pemburu aset beberapa tahun yang lalu Ada Old Century Bank di banyak negara / daerah. Karena kinerja tim peneliti Century Asset tidak sesuai dengan harapan, disarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan. Ini membutuhkan kerja keras dan biasanya sangat mahal. Pekerjaan ini harus dimulai dengan diplomasi Duta Besar Indonesia untuk negara tempat aset disimpan.

Diplomasi tidak selalu mudah. Hanya ada kendala. Misalnya, otoritas negara tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karena itu, dari awal hingga sekarang, upaya untuk menarik aset korup dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan tim Century Asset Hunter dianggap gagal. Karena itu, seperti yang dikatakan Mahfud MD, Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) baru-baru ini, beberapa pesimis secara alami akan bereaksi terhadap niat pemerintah untuk memulai kembali TPK. TPK tidak hanya mencari elemen korup, tetapi juga menemukan aset tersembunyi di banyak negara. Masyarakat, terutama pengamat, sudah lama tahu di negara mana perampokan biasanya disembunyikan. Tetapi bahkan jika negara ini memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Indonesia, semua orang tahu betapa sulitnya untuk menarik keuntungan ini.

Sekarang, ketika pemerintah mencoba untuk memburu aset elemen korup lagi, masyarakat pasti akan mendukung niat ini. Namun dilihat dari serangkaian kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan studi yang cermat. Memang, upaya ini sekarang sebenarnya dipromosikan dengan memperbarui sistem pertukaran informasi keuangan antar negara.

Secara teknis, ini berarti deteksi aset sekarang lebih mudah. Namun, penelitian lebih lanjut tentang pembentukan TPK masih diperlukan, terutama untuk menghindari kesalahan manusia. Sebagaimana fakta-fakta sejarah telah membuktikan, pengejaran tersangka korupsi dan properti mereka di negara / daerah lain biasanya gagal hanya karena kesalahan manusia atau kelalaian anggota yang tidak etis dari partai perburuan. Ini berarti bahwa perburuan tidak hanya membutuhkan efektivitas koordinasi antarlembaga, tetapi juga sebuah tim dengan kepentingannya sendiri atau tidak. Jika ada anggota tim yang terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sangat tidak signifikan.

Ada beberapa kasus yang layak dipelajari. Beberapa tahun yang lalu, dalam proses memikat aset korup ke bank di Swiss, semua upaya dan kemajuan tim pengejaran yang dibantu oleh Kedutaan Besar Indonesia di Swiss berhenti dengan segera karena Jakarta tiba-tiba membatalkan peran dan fungsi organisasi. Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Jakarta kemudian menunjuk orang lain sebagai perwakilan resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima cara kerja ini, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah duta besar Indonesia untuk Swiss membuat pengakuan publik di Jakarta, insiden itu menimbulkan sensasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi