Menu Tutup

Bisakah PSBB mengalahkan virus Corona?

Jakarta-TRIBUNNEWS.COM dilaporkan oleh Yusril Ihza Mahendra-Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/2020 pada tanggal 31 Maret 2020, yang menentukan Untuk virus korona atau Covid-19 di seluruh Indonesia.

Keputusan di atas dibuat hampir sebulan setelah Presiden Yokowi mengumumkan kehadiran dua (dua) pasien korona pertama di negara kita pada 2 Maret. Satu bulan kemudian, tindakan medis dan kesehatan darurat diumumkan, dan jumlah pasien korona positif meningkat tajam dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang meninggal dan 75 pulih.

Selain itu, ribuan orang di bawah pengawasan, beberapa di antaranya diduga terinfeksi virus Corona, menunggu hasil tes laboratorium kesehatan dikonfirmasi. Jumlah mereka bertambah setiap hari.

Tampaknya sudah terlambat untuk mengumumkan darurat kesehatan, dan kemudian mengeluarkan PP No. 21/2020, yang mengatur implementasi pembatasan sosial skala besar (PSBB) pada tanggal dan hari yang sama. -P PP ini berisi implementasi konten tertentu dari Undang-Undang Kesehatan dan Karantina No. 2018, terutama yang hanya melibatkan PSBB dan bukan bahan lainnya.

Baca: Banyak negara Eropa yang menolak untuk memakai topeng buatan China dianggap Berbahaya – menggunakan PP PSBB jenis ini dengan persetujuan Menteri Kesehatan, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi dapat memutuskan untuk menerapkan PSBB di daerah mereka. Dengan penerapan PSBB, wilayah tersebut memiliki hak untuk “membatasi pergerakan orang dan barang di provinsi atau wilayah / kota tertentu.” Tentu tidak mudah untuk mengimplementasikan PSBB di suatu daerah. Area mana yang tidak bisa dimasuki orang dan benda? Karena suatu daerah tertentu tidak diperbolehkan untuk merumuskan peraturan untuk daerah lain di luar yurisdiksinya – apakah secara efektif membatasi mobilitas orang dan barang, pemerintah daerah dapat meminta bantuan polisi atau bahkan militer. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tidak mengatur hal ini. -Membaca: RS Darurat Pulau Koliang bersiap mencapai puncak pasien korona. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi penarikan mereka dari orang-orang yang memasuki kawasan PSBB. Pemerintah daerah hanya dapat memobilisasi Satpol PP yang berada di bawah pemerintah daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi