Menu Close

Pandemi tidak memiliki momen politik sebelum pemilihan

Disediakan oleh: Novli B Thyssen SH, Ketua KIPP Jawa Timur

TRIBUNNEWS.COM-Komite Pengawas Pemilu Independen (KIPP) mengingatkan para pemimpin daerah dari 19 kabupaten / kota di Jawa Timur bahwa mereka tidak akan menggunakan kalender pemilu 2020 Pandemi kondusif untuk situasi mereka. Pemilihan kepala daerah akan diadakan bersamaan pada tahun 2020. Mengingat kemampuannya sebagai pengambil keputusan regional, potensi pemimpin daerah untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka sangat besar.

Penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa penugasan sumber daya manusia ke posisi dan posisi yang terkait langsung dengan kepentingan sosial.

Sebagai gugus tugas posisi individu atau tim manajemen dalam organisasi regional COVID 19.

Dalam membangun posisi strategis, perlu bersosialisasi dengan para pemimpin daerah potensial dan masyarakat.

Bacaan: Sikap Panitia I Mengapresiasi, Penilaian Pimpinan DPD Pilkada Desember

Bacaan: Jika Pimpinan Daerah Tak Kerja Sama Alokasi Dana Pilkada, Begini Penjelasan Kementerian Dalam Negeri– Berada pada posisi yang strategis dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat dan bersosialisasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemilu mendatang.

Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan dapat berupa “transfer untuk menggantikan posisi lembaga pemerintah yang ditujukan untuk suksesi” untuk memenangkan pemilihan kepala daerah.

Dalam Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil gubernur, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, prosedur, dan kegiatan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.

Dalam waktu enam bulan sebelum pasangan calon ditentukan, di daerahnya sendiri atau di daerah lain, sampai ditetapkan pasangan calon. Kandidat terpilih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi