Menu Close

PDIP pergi ke lembaga pendidikan politik nasional melalui saluran hukum

Disediakan oleh: Ketua Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) dan Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Ahmad Basarah.

TRIBUNNEWS.COM-Sebagai partai politik legal terbesar yang diotorisasi oleh rakyat dalam dua Pemilu, pada 2014 dan 2019, ia membakar bendera partai dan berbagai fitnah kepada Ketua Umum Partai Gulat Demokrasi Indonesia Megawati Sukarnoputri dan menuding PDI bekerja keras menjadi Partai Komunis. Dan merasa kecewa dan tidak adil dan tidak manusiawi terhadap individu yang ingin memecah negara, persatuan dan integritas.

Bagi PDI Perjuangan, sebagai negara yang demokratis, munculnya perbedaan pendapat dan sudut pandang dalam masyarakat kita merupakan berkah, terutama ketika membahas RUU ini. Ini hal yang wajar karena peraturan kita juga menentukan keseluruhan Hak dan kewajiban anggota masyarakat untuk mengkritik, menyarankan dan meningkatkan suatu produk. Faktur, termasuk dalam faktur HIP. PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kritik dan kontribusi mereka, serta koreksi semua pihak terhadap UU HIP ini. Akan tetapi, pelaksanaan hak-hak demokrasi bukanlah hal yang sah atau tidak diinginkan, hal itu dilakukan melalui kekerasan dan fitnah yang tidak terbukti, yang dapat menjadi kejahatan dan dapat mengaburkan esensi dari masalah yang sedang kita bicarakan. — Tetapi meskipun difitnah dan tidak manusiawi sebagai partai politik, dan berusaha untuk membangkitkan massa Perjuangan PDI di seluruh Indonesia, ketua Partai Gulat Demokratis Indonesia Megawati Sukarnoputri merespons dalam sebuah perusahaan tetapi bersikap bijak terhadap PDI Semua kader mengeluarkan perintah harian. Dari DPP hingga pimpinan partai cabang anak, kader partai di DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota se-Indonesia, serta yang menjadi ketua dan wakil ketua, berjuang di seluruh Indonesia seluruh Indonesia, hingga tingkat eksekutif pusat. Mereka semua menerima beberapa sen introspeksi anti-aliasing, dan tidak marah dengan berbagai upaya provokasi, saling berkelahi, dan menjaga persatuan nasional Indonesia. Bu Mega mengingatkan semua pemimpin yang berjuang agar PDI mendukung Pancasila untuk menghadapi ancaman dan masalah etnis yang mereka hadapi. – Akibat supremasi hukum, ketika Undang-Undang Intelijen Negara (NRI) mulai berlaku pada tahun 1945, negara berjanji untuk melindungi seluruh negeri dan semua korban berdarah yang mengungsi dari Indonesia dan jutaan keluarga besar. Perjuangan juga bagian dari rencana pembukaan Indonesia 1945 Undang-Undang Dasar Rakyat Republik Indonesia, oleh karena itu kami menghimbau adanya perlindungan hukum atas kekerasan pribadi dan berbagai tindak pencemaran nama baik yang telah membakar bendera partai kita, memfitnah dan merusak nama baik bangsa Indonesia. Ibu Megawati Sukarnoputri, Ketua Partai Gulat Demokrat Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, selain memberikan pendidikan politik dan cara-cara demokrasi yang sesuai dengan hukum yang baik dan beradab, kami sadar namun sangat berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dan melaporkan kepada aparat penegak hukum berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menggerogoti jiwa demokrasi kita Dan fitnah. Namun, sebagai negara yang merangkul pemahaman keluarga kami, jika kami membakar bendera partai kami dan memfitnah orang Indonesia perorangan, kami akan meminta maaf kepada Anda. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki niat baik untuk mengakui kesalahan dan kesalahannya.

Mengenai perselisihan UU HIP, PDI Perjuangan berharap sejak awal bahwa harus ada undang-undang yang memiliki fungsi payung hukum dan dapat mengatur kekuasaan, tanggung jawab dan fungsi BPIP dalam menerapkan ideologi nasional. Oleh karena itu, kami juga berharap untuk mengembalikan nama UU HIP sesuai dengan nama asli dan nama “UU Pembangunan Pikiran Pancasla” (RUU-PIP). Konten hukum hanya menetapkan tanggung jawab, fungsi, kekuasaan, dan struktur kelembagaan UU tersebut. Kesadaran Pancasila Pengembangan formulir tidak menerbitkan artikel. Artikel tersebut menafsirkan filosofi prinsip Pancasila sebagai norma hukum hukum, karena Pancasila, sebagai norma dasar (grundnorm) yang mengandung nilai-nilai filosofis dasar negara, pada dasarnya super-legal dan tidak dapat direduksi ke tingkat hukum, apalagi mengatur legalitas Pancasila.Pengklasifikasian semua peraturan perundang-undangan, karena sebagai sumber dari semua sumber pelatihan hukum, legalitas Pancasila tidak dapat disahkan oleh peraturan perundang-undangan manapun. Kami percaya bahwa jika tugas mempromosikan ideologi nasional diatur dalam kerangka hukum, maka ini adalah peraturan atau pembentukan norma-norma hukum, dan ruang lingkup pengawasan akan lebih luas dan lebih representatif, karena tidak sesuai dengan “Peraturan Presiden.” Dibandingkan dengan pengawasan dalam kerangka hukum (Perpres), Dewan Perwakilan Rakyat berpartisipasi sebagai badan perwakilan rakyat dan memiliki partisipasi masyarakat yang lebih luas, ini hanya kebijakan hukum dan kebijaksanaan presiden. Metode peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat menghindari praktik penanaman ideologi Pancasila di era orde baru, ideologi ini bersifat “top down” dan mendidik, serta tidak ada ruang partisipasi publik yang luas. Ada beberapa kesalahan dan kekurangan yang seharusnya dianggap biasa, karena ketika DPR RI Baleg membahas “UU HIP”, banyak anggota partai politik dan fraksi, dan kita harus menghormati hak mereka untuk berbicara dan memilih. Oleh karena itu, tugas kita adalah mendengarkan dan mendengarkan kritik, saran dan pendapat dari masyarakat luas, termasuk pendapat, saran dan perbaikan dari MUI, PBNU, Muhammadiyah, TNI / Polri pensiun, dll, tidak hanya sejalan dengan asas legalitas formal, tetapi juga sejalan dengan Asas legitimasi bagi seluruh masyarakat dan memenuhi kebutuhan hukum yang kuat untuk menjalankan tugas dan memajukan ideologi nasional. Pemerintah telah menunda pembahasan RUU HIP ini. Nah ini menjadi motivasi yang baik bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan berdiskusi. Hal ini dilandasi oleh musyawarah arif dan bijak yang dicapai berdasarkan semangat perlindungan dan pelestarian Pancasila yang diwarisi dari para founding fathers kepada anak cucu kita. Untuk generasi penerus bangsa persatuan Republik Indonesia tetap kokoh di segala usia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi