Menu Tutup

Atur ulang bank yang sakit dan jangan gunakan Bank Himalaya untuk mendistribusikan uang tunai

Pak Misbakhun, Anggota Komite DPR RI ke-11

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Selama ini dalam rapat Komite DPR dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke-11, kepemimpinan kita adalah menghindari moral hazard dan manfaat konflik. Minat dalam pekerjaan penyelamatan industri perbankan.

Nyatanya, usulan penggunaan bank milik Himalaya justru membuat bantuan likuiditas digunakan untuk program penyelamatan ekonomi yang lebih cacat.

Ini lebih jauh menunjukkan bahwa kode etik dilanggar. Prinsip merugikan akan menimbulkan konflik kepentingan semacam ini.

Bagaimana bank umum mendukung kebutuhan likuiditas bank lain, dan bagaimana menangani restrukturisasi kredit macet bank lain. Atur ulang kredit pelanggannya. Asia-Jika bank lain menjalin hubungan kredit sindikasi dengan Bank Himalaya, maka akan ada konflik kepentingan yang kuat dengan bank lain. Konsep ini sulit diwujudkan.

Baca: Sriwijaya Airlines akan kembali dari 13 Mei 2020, terutama pada rute domestik

Ini menunjukkan bahwa di antara anggota KSSK, mereka memiliki ide yang buruk dan solusi baru dapat membantu entitas Departemen tumbuh lagi.

Ini adalah bagian integral dari bagaimana rencana menyelamatkan sektor keuangan dan perbankan.

Ada tautan untuk menyelamatkan sektor fisik melalui pinjaman. Relaksasi dan restrukturisasi serta dukungan kredit baru agar sektor fisik dapat pulih dari pandemi Covid19.

Diperkirakan bahwa rencana penyelamatan dan pemulihan ekonomi tidak boleh membuat sistem perbankan bermasalah, karena rencana pemulihan yang dirumuskan tidak ideal dan merupakan kompromi antara anggota KSSK yang masih mempertahankan hegemoni yang berpusat pada diri sendiri dari lembaga mereka.

Hasil Komite ke-11 dan pertemuan KSSK yang diadakan pada tanggal 6 Mei 2020 mencapai kesimpulan yang jelas. Pemerintah harus memperkirakan biaya rencana pemulihan. Di sisi ekonomi, semua kebijakan, peraturan, dan peraturan operasional harus dinegosiasikan dengan Komite Kesebelas terlebih dahulu.

* Artikel ini adalah pendapat pribadi, penulis juga Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dari Fraksi Golkar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi