Menu Close

Rancangan undang-undang perburuhan dan reposisi otoritas presiden

Penulis: Fakultas Hukum Universitas, Dosen Senior di Indonesia Hari Prasetiyo

TRIBUNNEWS.COM- pembahasan RUU Cipta Karya menyebabkan banyak pihak emosi negatif. — Di luar berbagai konten kontroversial, sebenarnya ada sederet isu yang cocok untuk dibahas.

Salah satu masalah normatif melibatkan administrasi pemerintahan. Padahal, masalah ini saat ini sangat penting. Dalam RUU “Ciker” ini, sistem presidensial ditegaskan dengan kuat.

Dalam RUU ini, orang berulang kali menekankan bahwa kekuasaan pemerintah adalah milik presiden. Kepala daerah dan menteri adalah asisten presiden.

Kepala daerah bukan raja daerah-Saat ini, sangat penting untuk mendefinisikan kembali otoritas presiden. UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Hingga saat ini, atau setidaknya sejak reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia telah berubah. Berkat otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur sendiri. Dengan demikian, pemimpin daerah yang memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan otonomi daerah, pada dasarnya otonomi daerah tidak berarti bahwa pemimpin daerah tidak lagi menjadi bawahan atau pembantu presiden. Bahkan kepala daerah tidak lagi diangkat oleh presiden, tetapi dipilih langsung oleh presiden, hal ini tidak membuat kepala daerah menjadi bawahan presiden.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi