Menu Close

Tanpa mengambil tindakan, pemerintah bisa dilihat sebagai “apresiasi” terhadap sikap wajib warganya.

Teroris-terus gagal akibat pembahasan program Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Jajamada (FH UGM) yang merupakan persekusi terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Perampasan kebebasan ini merupakan perusakan budaya dan pengetahuan, yang berdampak negatif pada kualitas demokrasi.

Diskusi adalah sarana bertukar ide dan cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi. Dari sisi berbeda, Ketua KAHGAMA Otto Hasibuan menghimbau agar aksi teror mahasiswa UGM dan guru besar UII diteliti tuntas – oleh karena itu, mengadakan diskusi merupakan salah satu bentuk forum akademik yang bertujuan untuk membahas sudut pandang akademik saat kejadian. Baca: Unduh Tulisan Tangan Jokowi di Twitter Lulusan Non UGM, Warga Cianjur Mengaku Ponselnya Telah Diretas-Cara Ini Sebagai Sarana Pelatihan Literasi Bagi Akademisi dan Seluruh Masyarakat Pada Khususnya, Tujuannya Agar Menghindari Kejadian menyesatkan itu terjadi secara langsung.

Sejak 2014, penganiayaan atas kebebasan berbicara ini bukan pertama kali terjadi di bawah kepemimpinan pemerintahan Jokowi. –Baca: Tunjukkan citra aparat penegak hukum dan penerima bantuan yang wajib dibicarakan oleh polisi tentang UGM – Indeks HAM yang diterbitkan SETARA Institute (2019) menunjukkan skor kebebasan berbicara dan kebebasan berbicara selama pemerintahan Jokovi (2014-2019) Hanya 1,9, dan nilainya 1 hingga 7. 11 variabel hak asasi manusia yang dievaluasi adalah 3.2.

Skor rendah untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat didukung oleh pelanggaran serius terhadap data, seperti 204 keyakinan pribadi, 32 media online diblokir, 961.456 situs web dan akun media sosial diblokir, 7 utas dibubarkan, buku dilarang, dan Penggunaan tersebut bukan merupakan pengkhianatan bagi setidaknya 7 warga negara.

Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menunjukkan bahwa pemerintah tidak berada di belakang kegiatan terorisme (KompasTV, 30/5), tetapi mengesahkan penganiayaan dan pelanggaran HAM terhadap warga negara. Tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi