Menu Tutup

R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Setelah HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- Mengisolasi TNI-Polri Dua Dekade Dalam TAP MPR VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR VII / MPR / 2000 Tentang Peran TNI: Penulis Dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme disahkan dalam Keppres berdasarkan Pasal 43I UU No. 23, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI berpartisipasi dalam posisi sipil, dan dalam banyak kasus menuduh pelanggaran HAM berat tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengejutkan dalam reformasi sektor keamanan. Setelah para pemimpin Jokowi menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti pembatalan kekuasaan komando teritorial, amandemen UU Peradilan Militer No. 31/1997, dan berlakunya “UU Bantuan Militer” sebagai cara memasukkan TNI ke dalam kehidupan sipil. Untuk terus memberikan berbagai keistimewaan kepada TNI untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres antiteroris TNI dianggap membingungkan dan tumpang tindih – misi kontra terorisme TNI tidak dibatasi dan tidak bertanggung jawab ikut serta dalam Perpres, yang memungkinkan TNI leluasa menghalangi, bertindak, dan memulihkan Bebaskan penggunaan “APBD” atas nama terorisme bagi korban kejahatan terorisme, termasuk pengecualian dari penuntutan dan peradilan yang adil serta persiapan penipuan TNI terhadap tindakan teroris.

Amin, pemimpin nasional di bawah kepemimpinan Jokowi-Maruf, akan menjadi pemimpin terlemah dalam pelaksanaan reformasi sektor keamanan karena merusak desain TNI dan de Polri yang dibutuhkan oleh reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan, dan Polri Menjadi sarana untuk menjaga keamanan, menciptakan ketertiban dan memelihara perdamaian. TNI adalah alat pertahanan, keberadaan dan penegakan hukum di kalangan warga sipil dom hanya diperbolehkan berdasarkan kebijakan politik nasional, bersifat sementara, terbatas waktu, jenis tugas tertentu, dan mekanisme akuntabilitas tertentu.

Pada saat yang sama, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan kejahatan terorisme (seperti RUU Perpres), partisipasi ini bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam Operasi Militer Non Perang (OMSP). Seharusnya hanya ditujukan pada tingkat penuntutan dan kepolisian, tujuan kepolisian dalam situasi tertentu, unsur utama sistem peradilan pidana sudah tidak mampu lagi menangani aksi terorisme tersebut (diluar kapasitas kepolisian).

UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua yang terlibat dalam penuntutan harus bisa melakukannya. Menyesuaikan sistem, terutama dalam hal akuntabilitas operasional dan perlindungan hak asasi manusia. -Pada tingkat tertentu ketika ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam intervensi TNI di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi