Menu Close

Covid-19 dan pejabat negara yang memenuhi syarat

Penulis: Dr.Connie Ilmu Politik Raha Hole Dini Bakri (Connie Rahakundini Bakrie)

TRIBUNNEWS.COM- Universitas Indonesia pada 2019 setelah lama dikhawatirkan terkena penyakit virus corona atau pandemi Covid-19, tapi juga Indonesia Mengalami berbagai masalah multidimensi.

Berdasarkan perbedaan kebijakan penatalaksanaan Covid-19 di daerah dan pemerintah pusat, ketersediaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, ketersediaan obat, dan alasan yang membuat “quick testing” menjadi bingung. Penilaian selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam kebuntuan di negara tersebut, bertindak lamban dan tidak mampu mengantisipasi Covid-19.

Dari aktivis, politisi hingga praktisi hukum, banyak kalangan menilai langkah-langkah sulit yang diambil Presiden Joko Widodo untuk mengatasi wabah tersebut. — Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahannya jelas berpeluang menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat.

Fr Selain itu, turbulensi “serangan panik” yang menyertai “pembelian panik” berpotensi menimbulkan kekacauan atau “keresahan sosial”, yang akan berujung pada kekerasan dalam masyarakat sipil. Atau “kekacauan”.

Dalam negara demokrasi, prinsip “people alal populi suprema lex” atau keamanan pribadi adalah hukum yang tertinggi.

Mengingat fakta bahwa penyebaran kondisi virus skala besar dan cepat, kendala waktu.

Ini jelas juga membutuhkan tindakan skala besar dan cepat. Pemrosesan yang diakhiri dengan panah kiri dan kanan “satu per satu” tidak valid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi