Menu Close

Menarik aset korup melalui MLA dan AEoI

Penulis: Juru Bicara Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia -Bambang Soesatyo-TRIBUNNEWS.COM- saat pemerintah mengumumkan niatnya untuk memulai kembali tim pelacak korupsi (TPK) dan asetnya di negara lain, mantan tim peneliti Bank Century Asset Initiative Banyak negara yang didirikan beberapa tahun lalu mengingatkan banyak orang. Karena kinerja tim riset aset Century tidak sesuai ekspektasi, banyak kalangan menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan ini — masyarakat sudah lama menyadari bahwa tidak mudah memulihkan aset unsur koruptor yang disembunyikan di lembaga lain. negara. Ini membutuhkan banyak pekerjaan dan seringkali menghabiskan banyak uang. Sebelum melanjutkan pekerjaan ini, duta besar Indonesia di negara tempat aset disimpan harus bersifat diplomatik. Metode diplomatik tidak selalu mudah. Hanya akan menemui kendala. Misalnya, otoritas kompeten negara yang bersangkutan tidak bekerja sama atau melanggar prinsip kerahasiaan bank. Karenanya, dari dulu hingga sekarang, upaya pemindahan aset koruptor dari negara lain tidak banyak berpengaruh. Bahkan Tim Century Asset Hunting dianggap gagal. Yang ini. Tujuan TPK tidak hanya untuk menemukan oknum-oknum koruptor, tetapi juga untuk menemukan aset-aset tersembunyinya di berbagai negara / wilayah — masyarakat, terutama pengamat, sudah lama mengetahui negara-negara tempat barang curian biasanya disembunyikan. Namun meski hubungan negara dengan Indonesia sangat harmonis, semua orang tahu betapa sulitnya menarik aset tersebut.

Nah, saat pemerintah mencoba melacak kembali aset oknum koruptor, masyarakat pasti akan mendukung niat tersebut. Namun dilihat dari sederet kegagalan di masa lalu, pembentukan TPK membutuhkan kajian yang cermat. Padahal, upaya tersebut sebenarnya telah difasilitasi dengan pemutakhiran sistem pertukaran informasi keuangan antar negara, yang artinya secara teknis, deteksi aset kini lebih mudah. Namun demikian, dalam pembentukan TPK tetap perlu dikaji secara cermat, terutama untuk menghindari human error. Memang, fakta sejarah membuktikan bahwa perburuan tersangka korupsi dan harta bendanya di negara lain kerap gagal karena human error atau kelalaian anggota kelompok pemburu yang tidak etis. Artinya, berburu tidak hanya membutuhkan sinergi yang efektif antar agensi, tetapi juga tim yang memiliki atau tidak memiliki minat sendiri. Jika anggota tim terlibat dalam konflik kepentingan, hasil pekerjaan ini akan sepele. Beberapa tahun yang lalu, dalam proses pengambilan aset korup dari sebuah bank di Swiss, dengan bantuan KBRI Jakarta di Swiss, segala upaya dan kemajuan tim pemburu langsung terhenti, dan Jakarta tiba-tiba berhenti beroperasi. Peran dan fungsi Duta Besar Indonesia untuk Swiss dibatalkan. -Lalu, Jakarta menunjuk satu orang lagi sebagai wakil resmi pemerintah Indonesia. Otoritas Swiss tidak dapat menerima pekerjaan seperti itu, sehingga proses penarikan aset terhenti. Setelah Duta Besar Indonesia untuk Swiss secara terbuka mengaku bersalah di Jakarta, kejadian itu menimbulkan keributan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi