Menu Close

Menantikan masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Saat membaca artikel tentang BPJS di surat kabar terbitan 24 Juli 2020, penulis perlu merespon dan menjelaskan dari sudut pandang saat ini.

Saya berharap pandangan ini dapat mencapai keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif, sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial. Pelaksanaan jaminan sosial antara BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Taspen dan ASABRI.

Pada dasarnya sesuai dengan nomor undang-undang tanggal 24 24 tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI harus mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Lindungi jaminan sosialnya.

Selain itu, BP Jamsostek sepertinya tidak bisa menegakkannya. Situs jaminan sosial ASN, TNI dan Polri. — Pandangan ini jelas merupakan bias yang kurang relevan. Karena itu perlu dipahami keberadaan jaminan sosial di hadapan negara untuk melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini, kelompok produktif dan ASN, TNI, Polri, pekerja formal lainnya, pekerja informal, bahkan aktivis independen. Undang-undang dan peraturan turunan yang terkait dengan pengelolaan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas, oleh karena itu negara perlu mengatur manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri agar tidak mengurangi manfaatnya dalam keadaan berikut. Merger pada tahun 2029

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi