Menu Close

Menantikan masa depan jaminan sosial Indonesia

Disediakan oleh: Dr. Poempida Hidayatulloh *)

TRIBUNNEWS.COM-Membaca artikel tentang BPJS di surat kabar mulai tanggal 24 Juli 2020 ke atas, memaksa penulis untuk merespon dan menjelaskan dari sudut pandang yang ada. Pandangan tersebut akan menjaga keseimbangan informasi dalam konteks yang lebih obyektif sehingga masyarakat dapat lebih memahami masalah jaminan sosial. Hubungan BPJS Ketenagakerjaan / BPJamsostek dengan Tapen dan ASABRI.

Pada dasarnya, sesuai dengan nomor undang-undang tanggal 24 24 tahun 2011 Penyelenggara Jaminan Sosial, Tapen dan ASABRI wajib bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Mengenai pasal ini, ada pandangan bahwa nasib ASN dan TNI / Polri akan berubah di bidang-bidang berikut: manfaat jaminan. Lindungi jaminan sosial mereka.

Selain itu, tampaknya BPJamsostek tidak akan mampu melaksanakan penyelenggaraan jaminan sosial ASN, TNI dan Polri.

Baca: Direktur Utama BPJS Kesehatan masuk dalam daftar CEO terbaik untuk Employee Choice Awards 2020

Pandangan ini jelas merupakan opini sepihak yang tidak terlalu relevan. Karena keberadaan jaminan sosial harus dipahami keberadaan negara dalam melindungi rakyatnya.

Dalam hal ini, kelompok produktif dan orang-orang dengan ASN, TNI, Polri dan pekerjaan formal lainnya, pekerja informal, bahkan aktivis independen. Peraturan perundang-undangan dan turunannya terkait dengan pengelolaan jaminan sosial akan selalu mencerminkan keberadaan negara-negara tersebut di atas.Oleh karena itu, negara perlu melakukan pengawasan terhadap manfaat yang diperoleh ASN, TNI dan Polri, agar merger tidak berkurang pada tahun 2029.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi