Menu Close

RUU HIP, Pancasila dan BPIP

Penulis: Syamsuddin Radjab

(Dosen Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pancasila Jakarta dan UIN Alauddin Makassar)

TRIBUNNERS- Beberapa tahun terakhir ini, perdebatan UU HIP (ideologi arah Pancasila) terus berlanjut. Usai berdiskusi di parlemen, pada rapat paripurna diumumkan pada 12 Mei 2020 bahwa inisiatif Gerakan Demokratik Rakyat benar.

Kompilasi sendiri dimulai pada pertengahan Februari, dan Panitia (Panga) mengundang para ahli untuk memberikan komentar dan saran atas rancangan resolusi tersebut. UU HIP .

Mendapat tanggapan dari banyak faksi seperti PKS, PAN dan PPP, dan mereka mengecualikan TAP MPRS XXV 1966 (tentang pembubaran dan pelarangan ICP di Indonesia dan pelarangan penyebaran atau perkembangan ideologi di Indonesia) Dan menyesalinya. Kata Pengantar Doktrin Komunisme Cina / Marxisme-Leninisme Sebagai Referensi. Postingan tersebut melontarkan cerita tentang kekejaman dan pengkhianatan PKI di berbagai platform media sosial dan menyebar luas, disusul dengan sindiran di kalangan Moh. Mahfud, MD, dan Fadli Zon di Twitter tentang “UU HIP”. Fadli berbicara tentang urgensi “UU HIP”, dan Mahfud menilai “UU HIP” sebenarnya diusulkan DPR dan dipimpin oleh Fadli. Dukungan dari Partai Gerindra. dibawah. Saat membaca UU HIP, saya memberikan beberapa penjelasan, diantaranya pertama-tama, asal mula UU HIP.

Baca: Prediksi Krisis Pangan, BPIP Wajibkan Pemerintah Bentuk Kembali Kemandirian Kekuatan Pangan

Sulit Dibedakan Struktur Kerangka yang Ditetapkan Anggota Kongres Bidang Penelitian dan Status Hukum BPIP serta Garis Besar Materi Ideologi Pancasila (GBHIP) materi yang telah dibakukan sejak tahun 2019 untuk merumuskan sistem dan bahasa yang disusun dalam UU HIP, yang mengandung unsur yang mirip atau sangat mirip.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi