Menu Close

Wajib bagi Erick Thohir untuk menunjuk direksi dan komisaris BUMN

Penyedia: Widad Thalib, SH, Ketua DPP KNPI dan OPPPI Departemen Hukum MHWasekjen-TRIBUNNEWS.COM-Keputusan Presiden Republik Indonesia, tentang Tim Evaluasi Akhir Pencalonan dan Mutasi 2014, No. 177 untuk Jabatan Manajemen Senior Utama dan Senior Pimpinan senior (Perpres no 177/2014) tidak dimaksudkan untuk mengangkat direksi dan / atau komisaris BUMN, tetapi untuk mengangkat PNS. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung kekayaan negara penyertaan tersendiri. ASN).

Baca: Ombudsman Presiden Surati (Surati) Minta Klarifikasi Jabatan Komisioner BUMN

Selain itu perlu diketahui bahwa Perpres tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 53 UU Amerika Serikat Undang-Undang Kepegawaian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 (UU ASN).

Ini Keppres No. 177/2014. Pada bagian mempertimbangkan huruf A, pasal tersebut pada dasarnya menetapkan bahwa ketua adalah otoritas tertinggi dari lembaga, pembina ASN, dan memiliki kuasa untuk menetapkan pimpinan utama dan personel senior tingkat menengah. Pengangkatan dan pemberhentian manajer. Memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN) Republik Indonesia tentang Badan Usaha Milik Negara. Tunduk pada pengawasan yang diatur dalam Pasal 27 UU BUMN.

Dalam kedua peraturan tersebut secara jelas diatur bahwa Menteri BUMN dapat menjadi RUPS untuk mengangkat pengurus dan / atau auditor BUMN. -Perlu diperhatikan juga bahwa aturan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan / atau anggota komite tidak diatur oleh Pepres, tetapi diatur dengan keputusan menteri. (Kosong: Pasal 18 dan Pasal 30 UU BUMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi