Menu Tutup

Covid-19 dan pejabat negara yang memenuhi syarat

Penulis: Connie Raha hole Dini Bakri (Connie Rahakundini Bakrie) Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia

TRIBUNNEWS.COM- tahun 2019 setelah lama dikhawatirkan penyakit coronavirus atau pandemi Covid-19, saat Indonesia Berbagai masalah multidimensi juga ditemui.

Berdasarkan perbedaan kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan Covid-19, ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis, ketersediaan obat-obatan dan alasan “quick testing itu membingungkan”. Penilaian selanjutnya menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam kebuntuan di negara itu dan ekspektasi untuk Covid-19 lambat.

Mulai dari aktivis, politisi hingga praktisi hukum, banyak kalangan yang mempertimbangkan kerja keras Presiden Joko Widodo untuk mengatasi pandemi ini. -Kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahannya jelas berpeluang menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat.

Selain itu, gejolak “serangan panik” yang dibarengi dengan “pembelian panik” mengejutkan orang-orang. Ini dapat menyebabkan kekacauan atau “keresahan sosial”, yang akan menyebabkan kekerasan dalam masyarakat sipil. Atau “kekacauan”.

Di negara demokrasi, “Mahkamah Agung Rakyat” atau prinsip keselamatan pribadi adalah hukum tertinggi.

Mengingat keseriusan fakta, batas waktu virus

Ini jelas membutuhkan tindakan besar-besaran dan cepat. Pemrosesan yang diakhiri dengan panah kiri dan kanan “satu per satu” tidak valid.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi