Menu Close

Apakah PSBB dapat mengatasi virus Corona?

Jakarta-Tribunnews.com melaporkan: Presiden Yokowi mengesahkan Perpres No. 11/2020 pada 31 Maret 2020 yang memutuskan bahwa kejadian medis darurat terkait wabah virus corona, wabah Covid-19, akan terjadi di seluruh Indonesia.

Keputusan di atas diambil hampir sebulan setelah Presiden Yokowi mengumumkan pada tanggal 2 Maret bahwa dua (dua) pasien di China mengalami pingsan. Dalam sebulan, saat diumumkan keadaan darurat medis, proporsi penderita positif corona dari jumlah ini meningkat dari 2 (2) menjadi 1.528. 122 orang telah meninggal dan 75 telah pulih.

Selain itu, ribuan orang sedang dalam pengawasan, beberapa di antaranya diduga terinfeksi virus Corona dan menunggu konfirmasi dari hasil tes laboratorium kesehatan. Jumlah mereka meningkat setiap hari.

Tampaknya sudah terlambat untuk menyatakan darurat kesehatan, kemudian dikeluarkan PP No. 21/2020 yang mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial skala besar (PSBB) pada hari dan hari yang sama.

Hal ini PP memuat implementasi sebagian dari isi Undang-Undang Nomor 6 tentang Kesehatan dan Karantina Tahun 2018, khususnya muatan lain tentang PSBB.

Baca: Negara-negara Eropa Tolak Pakai Masker Buatan China yang Dianggap Berbahaya

Melalui PP PSBB ini, pemerintah daerah, daerah, kota, dan provinsi dapat memutuskan untuk melaksanakan PSBB di daerahnya setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan diberlakukannya PSBB, setiap daerah berhak memberlakukan pembatasan pergerakan orang dan barang di provinsi atau kabupaten / kota tertentu.

Memang tidak mudah untuk menerapkan PSBB di suatu wilayah tertentu. Area mana yang dilarang untuk dimasuki orang dan barang? Karena suatu daerah tidak memiliki hak untuk membuat peraturan yang mempengaruhi daerah lain di luar yurisdiksinya – untuk secara efektif membatasi mobilitas orang dan barang, pemerintah daerah dapat meminta bantuan polisi atau bahkan TNI. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tidak mengatur hal itu.

Baca: RS Gawat Darurat Pulau Koliang Sedang Bersiap Capai Puncaknya di Antara Pasien Corona – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan dan Karantina tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluarnya, yaitu masuknya orang ke daerah tempat PSBB diadopsi. Pemerintah daerah hanya dapat mengerahkan Satpol PP di bawah Pemda.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi