Menu Close

R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Penulis: HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- setelah melewati TNI-Polri berpisah selama 20 tahun dan TAP MPR VI / MPR / 2000, terkait pemisahan TNI dan Polri, serta TAP MPR VII / MPR / 2000 dan Peran TNI terkait dengan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI dalam pemberantasan terorisme diloloskan dalam Perpres yang diadopsi oleh Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI terlibat dalam posisi sipil dan dalam banyak kasus dituduh melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia tanpa hukuman, yang juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi sektor keamanan. Pimpinan Jokowi telah menyelesaikan reformasi di bidang keamanan, seperti penghapusan hak komando teritorial, amandemen UU No 31/1997 tentang Pengadilan Militer, dan pembentukan “UU Bantuan Militer”, yang menjadi dasar TNI untuk berperan serta dalam kehidupan sipil, dan tetap menghibahkan kepada TNI. Berbagai keistimewaan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres Antiteror TNI Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

– Perpres tentang Partisipasi Tak Terbatas dan Tidak Bertanggung Jawab dalam Misi Antiteror TNI, yang Memungkinkan TNI Mencegah, Menindak, dan Memulihkan Kebebasan Berperan Kejahatan terorisme, akses bebas APBD atas nama terorisme, termasuk non-penuntutan dan fair trial serta persiapan ketika TNI melakukan tindakan yang salah terhadap aksi terorisme.

Pemimpin nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin akan menjadi pemimpin terlemah dalam melaksanakan reformasi sektor keamanan karena merongrong konsep TNI dan Polri yang disyaratkan oleh reformasi, yang menggunakan TNI sebagai alat pertahanan, sedangkan Polri adalah Ini adalah alat untuk menjaga keamanan, menegakkan ketertiban dan menegakkan hukum. — TNI adalah alat pertahanan yang hanya dapat eksis di bidang sipil berdasarkan kebijakan politik nasional dan penerapan hukum bersifat sementara, dengan batasan waktu, tugas, dan disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban tertentu.

Selama kurun waktu ini, seperti dalam rancangan peraturan presiden, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan kejahatan terorisme, keikutsertaan tersebut bersifat permanen dan melampaui TNI dalam operasi militer non perang (OMSP) Tugas pokok operasi ini seharusnya hanya diarahkan pada tingkat penuntutan dan kemampuan kriminal polisi, polisi, dan polisi pada sasaran tertentu tertentu. Merespon aksi terorisme tersebut (diluar kemampuan polisi) UU No. 5/2018 mengusulkan metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana), sehingga semua pihak yang dituntut harus mampu melakukan penyesuaian sistem terutama dalam tanggung jawab operasional dan perlindungan. Klausul hak asasi manusia. -Pada tingkat tertentu di mana ancaman meningkat menjadi ancaman militer, memang dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam intervensi TNI di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi