Menu Close

Pahami latar belakang mediasi sebelum mengklaim hak cipta

Penulis: Ichwan Anggawirya- pada judul yang dimuat di harian Kompas halaman 7 2020 12 Agustus ini adalah “Tidak ada UU Pelanggaran Hak Cipta,” artikel yang saya komentari 2014 28 Pasal 95 ayat 2 UU No. (4) Mengenai hak cipta, Anda harus terlebih dahulu mencari hak untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi sebelum memulai proses pidana, kecuali pelanggaran hak cipta diretas. Saat menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, KI Mabes Polri dan penyidik ​​PPNS selalu meminta bukti untuk membuktikan bahwa mediasi telah dilakukan, atau setidaknya menyiksa legal author yang diduga melakukan pelanggaran. “Jika dicermati, tidak ada dalam pasal ini yang dapat mengaitkan mediasi dalam kasus pidana. Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi sebagai berikut: -” kecuali pelanggaran hak cipta dan Selain hak bertetangga yang ada dalam bentuk pembajakan, selama para pihak yang bersengketa diketahui ada dan / atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlebih dahulu harus mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi, kemudian melakukan proses pidana. Pasalnya sangat jelas, dan mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa, bukan tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan masalah perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.

Pasal 95 (4) mengatur pengecualian lain selain pembajakan, karena dalam kasus pembajakan adalah murni kasus pidana dan pengaruhnya lebih besar. Bukti fisik, dan dalam perkara sengketa harus ada unsur perdata yang memerlukan bukti formal.Oleh karena itu, jika ada tuntutan pidana harus ditunda dulu dan menunggu putusan perkara hukum perdata Ra, seperti Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Menurut Peraturan No .:

Pasal 1: Jika perlu ditentukan apakah ada perkara perdata yang melibatkan satu unsur atau hubungan hukum antara dua pihak, dua pihak tertentu, maka perkara tersebut Penyelidikan pidana dapat ditunda hingga putusan pengadilan sebelum sidang kasus perdata yang melibatkan keberadaan hukum perdata.

Pasal 2: Penangguhan penyidikan kasus pidana, kasus tersebut dapat dihentikan dalam keadaan apapun. Waktu, jika dianggap tidak perlu.

Menimbang bahwa isi Pasal 3 adalah sebagai berikut: “Pengadilan yang bertugas memeriksa perkara pidana tidak terikat oleh pengadilan dalam mempertimbangkan putusan perkara perdata yang ada. Atau tidak memiliki hak perdata”, maka Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Perubahan dilakukan dengan memasukkan rumusan hasil rapat paripurna MA tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan. — Kembali ke pembahasan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Menurut “pasal ini”, pasal ini hanya menyangkut mediasi sengketa perdata, bukan mediasi kasus pidana. .. Penyelesaian sengketa n melalui mediasi … “dan tidak ada larangan melaporkan tuntutan pidana atau panggilan pengadilan dalam kasus pengadilan. Kasus pidana, tetapi hanya jika sengketa perdata terlibat,` `tuntutan ” pidana harus diajukan. – –Kesimpulan penulis adalah setiap kasus harus dipahami dari segi substansi dan latar belakangnya, karena kasus per kasus.) Oleh karena itu tidak dapat digeneralisasikan. Pasal 95 (4) sudah tepat agar tidak dicurigai adanya kelalaian. Pelanggar akan dikriminalisasi, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, Indotrademark.com dan pendiri MasterLawyer.org, undang-undang merek dagang dan Pakar kekayaan intelektual lulusan LLM Universitas Bung Karno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi