Menu Tutup

R-Perpres TNI membahas tindakan teroris dan kemunduran dalam reformasi sektor keamanan

Setelah HendardiKetua Institute SETARA

TRIBUNNEWS.COM- Mengisolasi TNI-Polri Dua Dekade Dalam TAP MPR VI / MPR / 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR VII / MPR / 2000 Tentang Peran TNI: Penulis Dan Polri, jika proyek R-Perpres tentang tugas TNI pemberantasan terorisme disahkan dalam Perpres yang meloloskan Pasal 43I Perpres 43, rencana reformasi sektor keamanan akan mengalami kemunduran yang paling parah. . Resolusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Sebelumnya, TNI diduga menduduki jabatan sipil dan dalam banyak kasus tidak menuduh pelanggaran HAM berat, hal ini juga menandai kemunduran yang mengkhawatirkan bagi reformasi di bidang keamanan. Setelah tuntasnya reformasi di bidang keamanan, seperti penghapusan koter, amandemen UU Peradilan Militer No. 31/1997, dan pembentukan “UU Bantuan Militer”, inilah yang menjadi dasar partisipasi TNI dalam kehidupan sipil. Cabang Yokowi terus memberikan berbagai keistimewaan kepada TNI agar mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kehidupan sipil tanpa batas. Baca: Perpres TNI tentang Penanggulangan Terorisme Dianggap Rancu dan Tumpang Tindih

Misi Antiteror TNI Leluasa dan Tidak Bertanggung Jawab, yang Memungkinkan TNI Leluasa Mencegah , Melakukan dan melanjutkan aksi teror, dan bebas menggunakan APBD atas nama terorisme, termasuk kekebalan dari penuntutan dan pengadilan yang adil serta persiapan ketika tindakan TNI melawan terorisme salah.

Pimpinan nasional yang dipimpin Jokowi-Maruf Amin akan menjadi posisi kepemimpinan terlemah dalam reformasi bidang keamanan, karena merongrong konsep TNI dan Polri yang disyaratkan reformasi, yang menjadikan TNI sebagai alat pertahanan dan Polri untuk menjaga keamanan. Alat untuk membangun ketertiban dan menegakkan hukum. — TNI adalah alat pertahanan, keberadaannya di bidang sipil dan penerapan hukum hanya diperbolehkan atas dasar kebijakan politik nasional, bersifat sementara, terbatas waktu, jenis tugas khusus, dan disertai pertanyaan-pertanyaan khusus. Mekanisme akuntabilitas.

Pada saat yang sama, dalam konsep partisipasi TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (seperti dalam rancangan Perpres), partisipasi tersebut bersifat permanen dan melampaui misi utama TNI dalam operasi nonmiliter. War (OMSP) seharusnya hanya ditujukan pada tingkat penuntutan dan kejahatan yang dilakukan oleh polisi, polisi, polisi dan polisi pada target tertentu. Unsur utama sistem peradilan pidana sudah tidak mampu lagi merespon tindak terorisme tersebut (diluar kapasitas metode penegakan hukum (sistem peradilan pidana) yang diusulkan dalam no. 5/2018, oleh karena itu semua unsur penuntutan harus mampu melakukan penyesuaian sistematis, terutama Dalam hal tanggung jawab operasional kembali dan perlindungan hak asasi manusia, hal ini memang dimungkinkan pada tingkat tertentu dimana eskalasi ancaman merupakan ancaman militer dan dilakukan di bawah perintah otoritas politik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi