Menu Close

Efektivitas PSBB dalam pemulihan ekonomi

Disediakan oleh: Bambang Soesatyo, Pembicara Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia-TRIBUNNEWS.COM-Saat masing-masing pemerintah daerah (Pemda) juga mulai menyadari urgensi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid 19 saat ini. , Penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) menjadi kebijakan yang tidak efektif. Tentunya PSBB dan perjanjian kesehatan masih sangat dibutuhkan, namun pemerintah daerah juga harus kreatif dalam merumuskan kebijakan sehingga secara simultan dapat bekerja memutus rantai penularan Covid-19 dan memulihkan perekonomian.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah daerah harus mulai menciptakan suasana yang baik agar seluruh pelaku komersial dapat melakukan kegiatan produksi. Dalam kasus Covid-19, siapa pun bisa mendengarkan data publik, dan siapa pun bisa menafsirkan datanya. Tentu saja, sebagian besar masyarakat mengkhawatirkan peningkatan kasus Covid-19. Pemerintah termasuk pemerintah daerah juga bersedia menyampaikan keprihatinannya. Namun, pemerintah seharusnya tidak menunjukkan ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. Pasalnya, pemerintah atau pemerintah daerah terlalu takut untuk menularkan rasa takut tersebut kepada masyarakat yang dipimpinnya – sebaliknya, pada saat pandemi Covid-19, pemerintah harus dan harus membangun optimisme publik. Seperti kita ketahui bersama, pandemi ini telah menghancurkan fondasi ekonomi. Oleh karena itu, tanpa harus mengurangi upaya memutus rantai penularan Covid-19, pemerintah juga dituntut untuk menjadi yang terdepan dan mengupayakan serta menginisiasi dorongan untuk meningkatkan landasan perekonomian. Demi kemaslahatan semua lapisan masyarakat, harus ada keberanian dan kemauan untuk menangani dua tugas ini sekaligus.

Karena selama pandemi Covid-19, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk merawat ribuan pasien yang terinfeksi Covid-19, tetapi juga harus bijak menangani lebih dari 200 juta orang Indonesia yang sudah mengambil risiko pandemi ini. Kebutuhan yang beragam. Semua pemerintah daerah juga harus memperhatikan daerah lain yang hampir tidak terpengaruh oleh animasi dan perubahan kehidupan seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat kecewa karena jumlah kasus Covid-19 terus meningkat setelah berbulan-bulan PSBB.

Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah harus mempertimbangkan secara komprehensif perumusan kebijakan, termasuk kebijakan publik yang diadopsi selama Covid-19. Pandemi. Untuk pertimbangan keseluruhan, kebijakan bidang kesehatan hendaknya tidak menyebabkan atau merusak serius sektor lain. Posisi industri dari setiap kebijakan tidak boleh terlalu ekstrim. Saat merumuskan dan memutuskan setiap kebijakan, pengambil keputusan harus mempertimbangkan atau menghitung dampak kebijakan departemen pada departemen lain, yang sangat penting.

Ketika pemerintah daerah berusaha memutus rantai penularan Covid-19, maka kebijakan PSBB yang digunakan demikian, kebijakan ini tidak boleh membawa risiko kerusakan pada sektor lain (terutama sektor ekonomi). Oleh karena itu, pertimbangan keseluruhan sangat penting. Dalam pandemi saat ini, pembuat kebijakan dan pembuat kebijakan harus melihat data yang tidak sesuai dengan kehancuran semua subsektor ekonomi, data tentang meningkatnya jumlah pengangguran, dan data pengangguran harian. Sumber pendapatan, konsekuensi bagi anak-anak, remaja dan pelajar yang tidak bisa tinggal di rumah, hingga kerugian besar yang harus ditanggung oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jangan hanya melihat dampak saat ini, tetapi evaluasi konsekuensi jangka menengah hingga jangka panjang lainnya.

Jadi, setelah enam bulan kehidupan gelap, Anda harus memiliki keberanian untuk pulih, terutama pemulihan ekonomi. departemen. Tentu ekstra hati-hati. Guna meminimalisir risiko penyebaran Covid-19, penerapan health agreement menjadi mutlak bagi semua orang. Agar setiap orang dapat mematuhi peraturan kesehatan, harus ada pengawasan dan kontrol oleh otoritas setempat. Pengawasan dan pengendalian harus dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan PSBB yang diambil oleh pemerintah daerah. Jumlah terbesar adalah DKI Jakarta dengan 321 boks dari 51 pasar. Fakta ini adalah contoh kasus betapa PSBB menjadi tidak efektif karena kurangnya pengawasan dan kontrol oleh otoritas lokal. Pasar merupakan tempat bertemunya banyak penjual (pembeli). Tentunya jika tidak dipantau, potensi pasar sebagai titik penyebaran Covid -19 sangat besar. Pemerintah daerah tidak dapat menutup mata terhadap kelompok warga yang tidak peduli atau menolak untuk mematuhi perjanjian kesehatan. Grup seperti ini patut mendapat perhatian dan kontrol. Selain itu, TNI-Polri mendukung penerapan prinsip PSBB dan perjanjian sanitasi di tempat umum. Berkaitan dengan itu, ada beberapa arahan khusus, di antaranya ratusan pemerintah daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten dan KPUD (Panitia Pemilihan Daerah), harus fokus dan memantau isu-isu terkait persiapan Pilkada 2020 secara bersamaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi