Menu Tutup

Pahami latar belakang mediasi sebelum mengklaim hak cipta

Penulis: Ichwan Anggawirya

tentang artikel berjudul “Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta” yang dimuat di harian Kompas halaman 7 12 Agustus 2020, penulis berharap komentar ini 2014 pasang Pasal 95 (4) UU No. 28 (UU Hak Cipta) tahun 1991, kecuali jika pelanggaran hak cipta dalam bentuk peretasan diajukan, penyelesaian sengketa harus diupayakan sebelum proses pidana diajukan. Saat menerima pengaduan pelanggaran hak cipta, KI Mabes Polri dan penyidik ​​PPNS selalu meminta bukti untuk membuktikan bahwa mediasi telah dilakukan, atau setidaknya menyiksa legal author yang diduga melakukan pelanggaran. Dalam perkara pidana, Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

“Kecuali pelanggaran hak cipta dan / atau hak terkait berupa pembajakan, sepanjang yang bersangkutan Bagi sengketa yang diketahui ada dan / atau berada di wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum memulai proses pidana. Pasal ini sangat jelas bahwa mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa, bukan Tuntutan pidana.

Menurut Pasal 95 (2), istilah “sengketa” jelas merupakan perkara perdata. Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) adalah pengadilan niaga. – Pasal 95 Ayat (4) mengatur pengecualian lain selain pembajakan, karena dalam kasus pembajakan adalah murni pidana, dengan bukti yang lebih nyata, dan dalam kasus litigasi harus ada unsur perdata yang memerlukan bukti formal. Oleh karena itu, jika ada tuntutan pidana harus ditunda dulu dan menunggu putusan perkara perdata, misalnya Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 juga menyebutkan:

Pasal 1: Jika Dalam peninjauan suatu perkara pidana, perlu ditentukan apakah ada perkara perdata yang melibatkan unsur tertentu atau perkara perdata yang relatif legal antara dua pihak tertentu, dan kemudian dicek apakah perkara perdata yang menyangkut keberadaan hukum perdata tersebut dapat ditinjau ulang. Menunda perkara pidana sampai putusan pengadilan.

Pasal 2: Menunda peninjauan perkara pidana, dan perkara tersebut dapat dihentikan dalam keadaan sebagai berikut: sewaktu-waktu, jika dirasa tidak perlu.

Meskipun dalam Pasal 3 Dalam pasal tersebut, isinya adalah sebagai berikut: “Pengadilan yang bertanggung jawab atas peninjauan kembali perkara pidana tidak terikat oleh putusan pengadilan tentang ada atau tidak adanya putusan perdata dalam peninjauan kembali tersebut. Hak Sipil Sebelumnya “, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 direvisi, menyangkut rumusan pelaksanaan hasil rapat paripurna MA tahun 2016, sebagai pedoman pokok pelaksanaan tugas pengadilan. — -The 2014 No. 28” Hak Cipta Pasal 95 ayat (4) UU, yang hanya melibatkan mediasi sengketa perdata, bukan mediasi masalah pidana. Menurut “… menyelesaikan sengketa melalui Medi …”, tidak ada larangan melaporkan tuntutan pidana dalam kasus pidana Atau panggilan pengadilan, tetapi hanya jika sengketa perdata terlibat, “tuduhan” pidana harus dipertahankan.) Oleh karena itu, hal itu tidak dapat digeneralisasikan. Pasal 95 (4) tepat agar tidak mengabaikan dugaan pelanggaran. Fang dikriminalisasi, terutama dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta.

* Ichwan Anggawirya, S.Sn., SH, MH, pendiri Indotrademark.com dan MasterLawyer.org, ahli hukum merek dagang dan kekayaan intelektual, Lulusan LLM Universitas Bung Karno

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi