Menu Close

Pividada meninggal selama pandemi Covid-19 dan keahliannya

Penulis: Lulusan Universitas Nasional lulusan Ilmu Politik DWI Meng Taha (DWI MUNTAHA)

Pemilihan Pimpinan Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020, diadakan bersamaan dengan masih belum ditemukannya rasa tidak enak, juga tidak ditemukan vaksin anti virus dan Rencana protes politik wabah narkoba yang efektif-Presiden Chokovi juga menyatakan keprihatinannya atas kemunculan kelompok etnis Pilkada. Pernyataan Chokovi bisa dilihat sebagai kepedulian seorang pemimpin terhadap keselamatan warganya.

Namun, rencana itu juga milik otoritas politiknya. Dasar hukum pelaksanaan “Pirkada 2020” adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur dan mengatur tentang Pilkada yang dikeluarkan bersamaan pada bulan Desember 2020, dan ditandatangani serta disetujui olehnya. Pertimbangkan untuk menunda rencana pilkada yang telah ditentukan sebelumnya dari 23 September hingga Desember 2020.

Namun mengingat jumlah orang yang terpapar virus Covid -19 semakin meningkat, keputusan ini sangat berani. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri mengumumkan jumlah calon pimpinan daerah yang terekspos mencapai 63 orang.

Sikap publik Jika Anda menggunakan indikator untuk menyelidiki hasil kebijakan dan piagam politik, semua orang menunjukkan persentase penolakan yang tinggi. -Dalam survei indikator politik, angkanya 63,1%, sedangkan Charta Politika tergolong rendah, tetapi masih tertinggi di 54,2%.

Pendapat para ahli serupa, dan banyak orang telah mengajukan keberatan. Misalnya, jika risiko kesehatan masyarakat terancam, Profesor Djohermansyah Djohan, guru besar Institut Manajemen Dalam Negeri (IPDN), berpendapat Pilkada perlu ditunda hingga Desember 2021 (Kompas, 13/6/20).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ayam sabung judi taruhan_judi ayam online_cockfight judi